Batam, Nagoyapos.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Kota Batam sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini terasa semakin istimewa karena sekaligus menandai keberhasilan Kota Batam meraih opini WTP selama 14 kali berturut-turut, sebuah bukti konsistensi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun 2025 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (2/6/2026).
Laporan hasil pemeriksaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini.
Dalam sambutannya, Emmy menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tahapan akhir dari proses audit pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. Penilaian opini dilakukan berdasarkan empat indikator utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.
“Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti guna semakin memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Emmy.
WTP Hasil Kerja Bersama
Sementara itu, Li Claudia Chandra menyampaikan apresiasi atas kembali diraihnya opini WTP oleh Pemerintah Kota Batam. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
“Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Li Claudia.
Ia menegaskan, raihan WTP ke-14 secara berturut-turut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Batam untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.
“Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini harus kami jaga dengan kerja nyata. Pemerintah Kota Batam berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Li Claudia, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut menjadi bukti nyata konsistensi Pemerintah Kota Batam dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan capaian tersebut, Batam kembali mempertegas posisinya sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan yang dinilai baik dan konsisten oleh BPK.
Editor: Risman
