Batam-(NagoyaPos.Com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Batam, Senin, (15/06/2026)
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda. Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda yang telah diajukan pemerintah daerah. Sebelum penyampaian dimulai, pimpinan rapat dan para ketua fraksi menyepakati mekanisme penyampaian pandangan, yakni secara tertulis kepada pimpinan dengan penjelasan singkat di forum.
Seluruh fraksi di DPRD Batam, mulai dari NasDem, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, PKB, hingga koalisi PAN-Demokrat-PPP, menyatakan persetujuan agar Ranperda tersebut dibahas pada tahap selanjutnya. Tidak ada fraksi yang menyatakan penolakan.
Fraksi Hanura-PSI-PKN turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Fraksi tersebut juga mendorong agar kinerja anggaran daerah terus berdampak lebih luas bagi masyarakat.
Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin menyampaikan bahwa tahapan berikutnya adalah penyampaian jawaban Wali Kota Batam atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026.
Dengan persetujuan seluruh fraksi, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 resmi berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Batam.(**)
Reporter : RY
