Batam, Nagoyapos.com – Kabar baik bagi pencari kerja di Kota Batam. Sebanyak 30 perusahaan besar di Batam berkomitmen mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja mereka untuk warga lokal.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam.
Kesepakatan ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (11/9/2026). Penandatanganan tersebut turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya.
Langkah ini menjadi upaya Pemko Batam memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang semakin tinggi ikut membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
“Sering menjadi diskursus di ruang publik bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” tegas Amsakar.
Ekonomi Tumbuh, Serapan Tenaga Kerja Jadi Perhatian
Amsakar menyebut sejumlah indikator ekonomi Batam menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,76 persen pada 2025 menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026.
Realisasi investasi juga telah mencapai Rp29,9 triliun pada periode yang sama. Angka tersebut disebut sudah mendekati total capaian investasi Batam sepanjang 2025.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan Batam turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa tingginya arus migrasi ke Batam yang turut berpengaruh terhadap pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.
“Tingginya arus masuk penduduk harus kita imbangi dengan kebijakan berpihak. Karena itu, Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action agar rekrutmen perusahaan mendahulukan anak-anak Batam,” jelas Amsakar.
Pemko Batam juga mengoptimalkan dana IMTA sekitar Rp40 miliar untuk pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
200 Tenaga Kerja Lokal Langsung Terserap
Komitmen 30 perusahaan tersebut mulai diwujudkan. PT Pegai Union menjadi salah satu perusahaan yang langsung merealisasikan kebutuhan 200 tenaga kerja dan seluruhnya merupakan warga lokal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, kegiatan penguatan kemitraan tersebut dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri atas pimpinan perusahaan, HRD, dan pemangku kepentingan terkait.
Seluruh proses penempatan dan evaluasi tenaga kerja akan dipantau melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih akuntabel.
APINDO Siap Libatkan 700 Perusahaan
Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid menyambut positif kesepakatan tersebut. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Batam harus memberikan manfaat bagi pekerja maupun pengusaha lokal.
“Ekonomi Batam bertumbuh pesat. Tugas kita bersama adalah memastikan pekerja lokal dan pengusaha lokal turut menikmati kue tersebut. APINDO bersama 700 perusahaan anggota siap menindaklanjuti MoU ini secara riil,” tutur Rafky.
Menurutnya, kondisi dunia usaha yang kondusif menjadi modal penting untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
Bima Arya Ingatkan Batam Tak Boleh Salah Diagnosis
Wamendagri Bima Arya mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Ia menilai Batam telah memiliki ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis. Di Batam, pertumbuhan ekonominya tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dibangun ekosistemnya sehingga angka kerja sektor formal mencapai hampir 70 persen,” ujar Bima.
Bima mendorong Pemko Batam mengidentifikasi secara lebih detail rantai ekonomi pada sektor-sektor yang dinilai prospektif, seperti manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi.
Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, harus dibarengi penguatan layanan dasar dan infrastruktur. Penyediaan air bersih, penanganan kemacetan, transportasi publik terintegrasi, serta pengelolaan sampah menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian.
Tingginya arus migrasi juga perlu diantisipasi melalui penataan tata ruang dan perencanaan perkotaan yang presisi. Namun, langkah tersebut tidak boleh dilakukan melalui kebijakan pembatasan yang diskriminatif.
Di tengah modernisasi Batam sebagai kota metropolitan, Bima turut mengingatkan pentingnya mempertahankan kultur, roh, dan identitas kebudayaan Melayu.
Dengan kesepakatan tersebut, Pemko Batam dan APINDO berharap pertumbuhan ekonomi serta investasi di Batam tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga membuka semakin banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal.
RM
