Batam-(NagoyaPos.Com) – Suasana di area PT Ghim Li Indonesia di kawasan Industri Tunas, Batam Centre, masih diwarnai aktivitas para pekerja yang bertahan sambil menunggu kepastian nasib mereka. Di tengah ketidakpastian tersebut, dapur umum yang didirikan karyawan menjadi salah satu tumpuan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari selama mereka memperjuangkan hak-haknya.
Ketua DPD GRIB JAYA Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi Eddy, yang turun langsung ke lokasi, mengaku prihatin melihat kondisi para pekerja. Ia menyebut persoalan yang dihadapi karyawan kini tidak lagi sebatas hubungan industrial, tetapi telah menyentuh kebutuhan dasar keluarga pekerja.
“Saya turut prihatin dan sangat bersedih atas apa yang menimpa seluruh rekan-rekan karyawan PT Ghim Li. Sudah berbulan-bulan tidak menerima gaji, kini terancam kehilangan pekerjaan tanpa kepastian pesangon. Rumah disita, anak-anak nyaris putus sekolah, kesehatan memburuk. Penderitaan nyata ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujar Junaidi Eddy.
Junaidi datang ke lokasi sekaligus menyerahkan bantuan sembako untuk mendukung operasional dapur umum yang diusahakan para karyawan. Bantuan tersebut berupa beras, teh, kopi, gula, mi instan, telur, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
Menurut informasi yang diterima Junaidi dari para pekerja, kondisi ekonomi keluarga karyawan semakin terdesak setelah mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan. Sejumlah pekerja mengaku kesulitan memenuhi cicilan rumah dan kendaraan hingga menghadapi persoalan penyitaan aset oleh pihak bank.
Beban keluarga juga disebut merembet ke kebutuhan pendidikan anak. Biaya sekolah mulai sulit dipenuhi, sementara tagihan listrik dan air turut menunggak. Di sisi lain, para pekerja masih bertahan dan menjaga aktivitas di area perusahaan sembari menunggu kepastian penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
Junaidi menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia meminta penyelesaian persoalan tidak berlarut-larut karena menyangkut kehidupan sekitar 1.025 pekerja beserta keluarga mereka.
“Ini bukan sekadar masalah perusahaan. Ini menyangkut nasib 1.025 keluarga yang hari demi hari semakin terdesak. Rumah, pendidikan anak, kesehatan dan kebutuhan dasar semuanya terancam,” tegasnya.
Ada tiga hal yang didorong GRIB JAYA dalam persoalan tersebut. Pertama, pemerintah diminta memastikan seluruh hak pekerja diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk tunggakan upah, kewajiban terkait BPJS serta hak-hak pekerja akibat berakhirnya hubungan kerja.
Kedua, pemerintah diminta ikut membuka akses lapangan kerja bagi para pekerja yang terdampak. Menurut Junaidi, pemerintah dapat memfasilitasi penempatan tenaga kerja tersebut ke perusahaan lain di kawasan industri Batam maupun wilayah sekitarnya.
“Jangan sampai terjadi pengangguran massal di Batam. Pemerintah harus ikut mencarikan solusi agar mereka tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarganya,” katanya.
Ketiga, Junaidi meminta adanya proses hukum apabila dalam penyelesaian persoalan tersebut nantinya ditemukan unsur kesengajaan, pelanggaran hukum atau kelalaian berat yang menimbulkan kerugian terhadap pekerja. Ia menyerahkan proses tersebut kepada pemerintah dan aparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku.
Junaidi juga memastikan GRIB JAYA akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut. Ia berharap pemerintah, perusahaan dan pihak terkait segera duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang memberikan kepastian bagi para pekerja.
“Kami di GRIB JAYA akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan mendampingi rekan-rekan karyawan sampai ada kejelasan yang nyata. Hak pekerja harus dijunjung tinggi, bukan dikorbankan,” ujarnya.
Sementara itu, dapur umum karyawan PT Ghim Li masih beroperasi di tengah ketidakpastian yang mereka hadapi. Para pekerja tetap bergotong royong memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari sembari menunggu kejelasan dari pihak perusahaan maupun pemerintah. (*)
