Batam, Nagoyapos.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat koordinasi untuk mengatasi 167 titik banjir yang tersebar di berbagai wilayah. Pembagian tugas dan penyusunan langkah konkret menjadi fokus utama agar penanganan berjalan efektif tanpa tumpang tindih.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pengendalian Banjir Kota Batam yang dipimpin Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (1/10/2026).
Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, jajaran OPD teknis, perwakilan BP Batam, serta camat dan lurah se-Kota Batam.
Amsakar menegaskan, penanganan banjir merupakan bagian dari 15 program prioritas pemerintahannya. Karena itu, upaya pengendalian harus dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Yang paling penting dari pertemuan hari ini adalah rencana aksi dan tindak lanjut nyata di lapangan,” tegas Amsakar.
Dari 167 titik banjir yang telah dipetakan, sebanyak 33 titik menjadi tanggung jawab BP Batam, sedangkan sisanya ditangani Pemko Batam. Amsakar meminta camat dan lurah terus memperbarui data wilayah rawan banjir sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.
Bengkong Swadebi Jadi Prioritas
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Bengkong Swadebi, yang sempat disorot setelah kendaraan terseret arus saat hujan deras.
Kawasan tersebut merupakan daerah rendah yang menjadi titik pertemuan aliran air dari tiga wilayah. Debit air terbesar berasal dari kawasan Cahaya Garden.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko Batam dan BP Batam menyepakati pembangunan kolam retensi dan rumah pompa di bagian hilir. Infrastruktur ini diharapkan mampu menampung dan mengendalikan aliran air secara terintegrasi.
Sementara itu, Li Claudia Chandra meminta evaluasi berkala terhadap titik banjir yang telah ditangani, termasuk memastikan kawasan tersebut benar-benar bebas genangan.
Menurutnya, perkembangan permukiman dapat mengubah kondisi aliran air sehingga pemutakhiran data dan intervensi teknis harus terus dilakukan.
Penanganan Banjir Harus Transparan
Di akhir rapat, Amsakar meminta seluruh jajaran meningkatkan transparansi informasi agar masyarakat mengetahui langkah penanganan banjir yang sedang dan akan dilakukan.
Camat dan lurah juga diminta rutin mendata persoalan lingkungan lainnya, seperti jalan berlubang dan penerangan jalan, untuk mempercepat penentuan prioritas penanganan.
Melalui sinkronisasi data dan pembagian kewenangan yang jelas, Pemko Batam dan BP Batam berharap penanganan banjir di seluruh wilayah dapat berjalan lebih terarah dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
RM
