Batam, Nagoyapos.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mengarahkan penyusunan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 agar tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap program yang masuk dalam belanja daerah dituntut memiliki target, indikator kinerja, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Arah tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat memberikan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Batam 2027, dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
Amsakar mengatakan, berbagai pandangan dan masukan dari fraksi DPRD menjadi bahan penting untuk menyempurnakan rancangan APBD 2027. Penyusunan anggaran tetap akan disesuaikan dengan arah kebijakan KUA-PPAS dan kemampuan keuangan daerah.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
APBD Batam 2027 Fokus pada Hasil dan Manfaat
Amsakar menegaskan, belanja daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, setiap perangkat daerah didorong memiliki target yang jelas, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Batam 2027, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, persampahan hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Pembangunan juga diarahkan lebih merata, termasuk untuk wilayah hinterland Batam.
Untuk sektor infrastruktur, Pemko Batam menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta penguatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di wilayah mainland maupun hinterland.
“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” kata Amsakar.
Pengendalian Banjir dan Sampah Jadi Prioritas
Persoalan banjir di Batam juga menjadi salah satu perhatian dalam arah kebijakan APBD 2027.
Penanganannya akan dilakukan secara terpadu melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa, serta pengendalian kawasan rawan banjir.
Sementara itu, sektor persampahan akan diperkuat dari hulu hingga hilir.
Program yang disiapkan mencakup pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, pembangunan TPS 3R, pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir, serta penambahan sarana arm roll truck dan bin container.
Pemko Batam juga merencanakan pembangunan lanjutan landfill TPA, pembangunan TPS 3R, serta penguatan layanan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Pendidikan dan Kesehatan Masuk Prioritas APBD 2027
Di sektor pendidikan, Pemko Batam mengarahkan anggaran untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Sejumlah program yang disiapkan antara lain bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa termasuk dari wilayah hinterland, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah menargetkan penguatan Universal Health Coverage (UHC).
Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan juga menjadi bagian dari arah kebijakan.
Pemko Batam Dorong Lapangan Kerja dan UMKM
Penguatan ekonomi masyarakat turut menjadi bagian penting dalam APBD Batam 2027.
Pemko Batam akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kapasitas UMKM, pemberdayaan industri, serta fasilitasi perizinan usaha.
Dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, Pemko Batam sebelumnya telah meneken nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO.
Kesepakatan tersebut diarahkan untuk merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Amsakar: APBD Bukan Sekadar Soal Serapan Anggaran
Amsakar kembali menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap.
Menurutnya, ukuran utama adalah capaian program dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD Kota Batam 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah berjalan konstruktif, terbuka, dan tepat waktu.
Dengan demikian, APBD yang ditetapkan nantinya diharapkan realistis, sesuai ketentuan, serta mampu mempercepat pencapaian berbagai prioritas pembangunan Kota Batam.
RM
