Batam-(NagoyaPos.Com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dari perspektif manajemen pendidikan, penyelenggaraan program tersebut dinilai belum efektif, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi di lingkungan sekolah.
Penilaian itu disampaikan dosen Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Assoc. Prof. Dr. Albert Efendi Pohan, S.Pd., M.Pd., dalam Podcast Ruang Bicara bersama Sri Widayanti.
Albert mengatakan, penilaian tersebut didasarkan pada kajian literature review yang dilakukannya bersama sejumlah mitra dari Dinas Pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kajian itu menyoroti efektivitas implementasi MBG di sekolah, termasuk dalam kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
“Dari berbagai literature review yang dilakukan, penyelenggaraan MBG di Indonesia ditinjau dari manajemennya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi, belum berjalan efektif,” ujar Albert.
Menurut dia, tujuan program MBG untuk meningkatkan pemenuhan gizi dan menekan angka stunting harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Program tersebut jangan sampai menimbulkan persoalan baru yang mengganggu proses pembelajaran dan mutu pendidikan.
Guru Terbebani Tugas Distribusi
Salah satu persoalan yang disoroti Albert adalah keterlibatan guru dalam pelaksanaan dan pendistribusian MBG. Menurut dia, penambahan tugas nonakademik berpotensi mengurangi waktu guru untuk menjalankan fungsi utamanya, yakni mendidik dan mengevaluasi perkembangan siswa.
Ia mengungkapkan, hasil riset yang dikaitkannya dengan kajian Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menunjukkan efektivitas pembelajaran di Indonesia menurun 15 persen akibat keterlibatan guru dalam distribusi MBG yang tidak dikelola dengan baik.
“Sejak 2024, stres guru di Indonesia meningkat akibat tingginya tuntutan administrasi, ditambah tugas pengawasan, pengendalian, penyaluran, dan pendistribusian MBG kepada siswa,” katanya.
Albert juga menyebut sekitar 30 persen waktu guru terpakai untuk pelaksanaan MBG. Waktu tersebut, menurut dia, semestinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dan evaluasi siswa.
Ia turut menyinggung temuan penelitian di Makassar yang menunjukkan penurunan efektivitas pembelajaran lebih dari 15 persen. Sementara itu, implementasi MBG di Gorontalo disebut mencapai 83 persen atau masuk kategori cukup efektif.
Temuan-temuan tersebut, menurut Albert, perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG tidak mengorbankan kualitas pembelajaran di sekolah.
Menu dan Edukasi Gizi Perlu Diperhatikan
Selain persoalan manajemen, Albert menyoroti kesesuaian menu makanan dengan kebutuhan dan usia anak. Menurut dia, keberhasilan program pemenuhan gizi tidak cukup diukur dari tersalurkannya makanan kepada siswa, tetapi juga dari kesesuaian menu dan kemauan anak untuk mengonsumsinya.
Ia menilai edukasi kepada orang tua mengenai pola makan sehat juga perlu diperkuat. Anak perlu dibiasakan mengonsumsi makanan bergizi, termasuk buah dan sayuran, sesuai tahapan usianya.
“Banyak asumsi mengatakan gizi buruk karena tidak mampu membeli. Riset menunjukkan bukan itu, tetapi kurangnya edukasi dan strategi orang tua agar anak mau makan buah dan sayur, terutama di usia rentan satu hingga dua tahun,” ujarnya.
Albert juga menyoroti menu yang dinilai tidak sesuai dengan jenjang usia anak. Ia mencontohkan pengalaman pribadi ketika mendapati makanan untuk anak usia taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini (TK/PAUD) terasa terlalu pedas.
Akibatnya, makanan berpotensi tidak dikonsumsi dan terbuang. Menurut dia, penyusunan menu perlu melibatkan tenaga ahli gizi dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi, usia, serta karakteristik anak.
Dorong Perubahan Tata Kelola
Untuk memperbaiki penyelenggaraan MBG, Albert mengusulkan tiga langkah mendasar.
Pertama, mengevaluasi kembali sasaran penerima manfaat berdasarkan data kebutuhan yang valid. Menurut dia, penyaluran program perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan gizi, sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih tepat sasaran.
Ia juga mendorong pemerintah mempertimbangkan kebutuhan sektor pendidikan lainnya, termasuk perbaikan infrastruktur sekolah. Dalam paparannya, Albert menyebut sekitar 51 persen sekolah di Indonesia mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat.
Kedua, memisahkan tugas pendidikan dan distribusi makanan. Albert menilai sekolah perlu memiliki petugas khusus untuk menangani pelaksanaan MBG agar guru tidak terbebani pekerjaan di luar tanggung jawab akademik.
Ketiga, membenahi tata kelola program melalui perencanaan berbasis data, penempatan tenaga profesional sesuai kompetensi, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Ia menegaskan, pelaksanaan MBG harus berorientasi pada tujuan peningkatan gizi dan penurunan stunting, bukan kepentingan lain yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan program.
“MBG ini masih prematur karena perencanaan belum matang dan pelibatan komponen belum tepat. Jika memang tujuannya menurunkan stunting sesuai Perpres 115/2025, maka fokuslah ke sana, tanpa ada bisnis di dalamnya,” tegasnya.
Albert menambahkan, pemerintah, pengelola dapur MBG, pihak sekolah, dan akademisi perlu duduk bersama untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Pembagian tugas dan penyediaan menu juga perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah serta kebutuhan anak.
Ia berharap evaluasi tersebut dapat memastikan program pemenuhan gizi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan.
“Efektivitas pembelajaran menurun 15 persen akibat distribusi MBG yang tidak termanajemen dengan baik. Pemerintah perlu mengkaji ulang agar dua proyeksi, MBG dan mutu pendidikan, saling memberikan dampak positif menuju SDM Emas Indonesia 2045,” pungkasnya.
Reporter : RY
