Batam, Nagoyapos.com – Pengelolaan parkir di Kota Batam berpeluang mengalami pembenahan. Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai melirik model pengelolaan yang diterapkan Pemerintah Kota Denpasar, Bali, terutama sistem yang melibatkan perusahaan umum daerah (Perumda).
Langkah ini dilakukan untuk mencari pola pengelolaan perparkiran yang lebih profesional, transparan, dan mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, bahkan turun langsung mempelajari sistem tersebut melalui kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (13/11/2026).
Rombongan Pemko Batam turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kedatangan mereka disambut Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bersama jajaran pemerintah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah membahas berbagai aspek pengelolaan parkir, mulai dari regulasi, kelembagaan, pola kemitraan, hingga mekanisme operasional di lapangan.
Amsakar Tertarik Sistem Parkir Lewat Perumda
Salah satu hal yang menjadi perhatian Amsakar adalah keterlibatan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma dalam pengelolaan parkir di Denpasar.
Menurutnya, model tersebut menarik untuk dipelajari karena menawarkan alternatif kelembagaan dalam mengelola sektor perparkiran secara lebih terstruktur.
“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujar Amsakar.
Ia menilai, pengelolaan parkir tidak cukup hanya mengandalkan penertiban juru parkir dan pengaturan kendaraan di lapangan.
Diperlukan dukungan regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, sistem pengawasan, serta pola kerja sama yang tepat agar pengelolaan berjalan efektif.
Karena itu, pengalaman Denpasar diharapkan dapat menjadi referensi bagi Batam dalam menentukan sistem pengelolaan parkir ke depan.
Parkir Berlangganan dan Potensi PAD Batam
Pembenahan perparkiran juga berkaitan dengan rencana Pemko Batam menerapkan sistem parkir berlangganan.
Program tersebut menjadi salah satu alternatif untuk menghadirkan layanan parkir yang lebih praktis bagi masyarakat sekaligus memperbaiki tata kelola penerimaan daerah dari sektor perparkiran.
Dengan mempelajari sistem di daerah lain, Pemko Batam berharap dapat menemukan pola yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Selain sistem Perumda, rombongan Batam juga mempelajari keterlibatan desa adat dalam pengelolaan parkir di Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menjelaskan bahwa kerja sama dengan desa adat dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan Perumda.
“Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Model kolaborasi tersebut menjadi salah satu karakteristik pengelolaan parkir di Denpasar yang turut menjadi bahan kajian Pemko Batam.
Dishub Batam Diminta Dalami Sistem Denpasar
Sebagai tindak lanjut kunjungan kerja tersebut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan memperkuat komunikasi serta koordinasi.
Pembahasan lanjutan diperlukan untuk mendalami aspek teknis, kelembagaan, hingga mekanisme kerja sama yang memungkinkan diterapkan di Batam.
Amsakar menegaskan, Pemko Batam terbuka mempelajari berbagai praktik baik dari daerah lain selama dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Ia berharap pembenahan perparkiran dapat dilakukan secara bertahap sehingga sistem yang diterapkan nantinya lebih tertib, transparan, dan profesional.
Dengan pengelolaan yang semakin baik, masyarakat diharapkan memperoleh layanan parkir yang lebih nyaman, sementara potensi pendapatan asli daerah dari sektor tersebut dapat dimaksimalkan.
Meski demikian, hasil kajian dari Denpasar masih perlu disesuaikan dengan kondisi Batam sebelum diterapkan lebih lanjut.
RM
