Batam, Nagoyapos.com – Isu penjualan Pulau Penjahit Layar di kawasan Barelang, Batam, kembali mencuat. Kali ini, sebuah akun Instagram milik agen properti menawarkan pulau tersebut seharga Rp5,5 miliar dengan luas sekitar 6 hektare.
Unggahan akun Instagram @homeproperty.co.id milik agen properti senior Haris itu kembali memancing perhatian publik. Pulau tersebut dipasarkan sebagai private island yang berpotensi dikembangkan menjadi resor mewah, vila eksklusif hingga destinasi ekowisata.
Dalam iklan tersebut, Pulau Penjahit Layar disebut memiliki panorama laut alami dan akses melalui jalur laut dari kawasan Jembatan Barelang.
Penawaran Rp5,5 miliar itu juga mencantumkan nomor kontak Haris sebagai pihak yang dapat dihubungi calon pembeli.
Menariknya, luas pulau yang ditawarkan kali ini mencapai 6 hektare. Angka tersebut lebih besar dibandingkan unggahan akun TikTok @Dhann pada Mei 2026 yang menawarkan pulau serupa seluas sekitar 2 hektare dengan harga Rp5 miliar.
Pernah Dibantah Pemko Batam
Kemunculan kembali iklan tersebut mengingatkan publik pada polemik serupa pada Mei 2026.
Saat itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan kabar penjualan Pulau Penjahit Layar tidak benar.
Pemko Batam bahkan menyatakan akan menelusuri akun TikTok yang pertama kali menyebarkan informasi tersebut karena dinilai berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Tidak mungkin Pulau Penjahit Layar dijual. Itu merupakan wilayah negara yang keberadaannya diatur oleh undang-undang dan tidak bisa diperlakukan seperti aset biasa,” kata Rudi, Jumat (8/5/2026).
Status Lahan Jadi Pertanyaan
Munculnya kembali penawaran dengan harga miliaran rupiah menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum lahan yang dipasarkan.
Sebab, penawaran properti di sebuah pulau tidak serta-merta berarti pulau tersebut dapat dimiliki secara pribadi.
Pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk aspek tata ruang, pertanahan, lingkungan dan perizinan.
Karena itu, calon investor perlu memastikan objek yang ditawarkan benar-benar memiliki dasar hak atas tanah dan izin pemanfaatan yang sah.
Hingga munculnya unggahan terbaru tersebut, belum ada klarifikasi resmi Pemko Batam mengenai penawaran Rp5,5 miliar melalui akun Instagram @homeproperty.co.id.
Publik pun menunggu penjelasan pemerintah: apakah yang ditawarkan merupakan hak atas sebagian lahan, kerja sama pemanfaatan, atau sekadar promosi properti yang kembali memicu polemik.
RM














