Batam, Nagoyapos.com – Rencana pemerintah pusat menjadikan Pulau Galang, Kota Batam, sebagai lokasi pengobatan bagi 2.000 korban perang asal Gaza mendapat respons dari Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Menurut Amsakar, kebijakan nasional adalah keputusan yang wajib dijalankan pemerintah daerah.
“Negara ini tersusun atas pemerintah pusat dan daerah. Kalau sudah diputuskan di level nasional, maka daerah wajib melaksanakan kebijakan itu,” ujarnya di Batam, Minggu (10/8/2025).
Ia menegaskan, isu kemanusiaan adalah hal yang tak bisa diabaikan. Namun, sebelum ada surat resmi dan aturan tata kelola yang jelas, pihaknya masih menunggu arahan dari pusat. “Kalau sudah menjadi kebijakan nasional, kami siap melaksanakan. Saya ingin kita mengedepankan spirit kebersamaan dan hubungan antarbangsa,” tambahnya.
Amsakar juga meyakini pemerintah pusat sudah mempertimbangkan secara matang setiap langkah yang akan diambil, termasuk aspek regulasi dan teknis pelaksanaan di Pulau Galang.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyebut program ini sebagai misi kemanusiaan. Ia menjelaskan, kedatangan korban perang asal Gaza akan dilakukan bertahap.
“Dua ribu orang itu nanti tidak langsung semuanya datang, mungkin bertahap sekitar 500 atau 300 dahulu, tergantung program pemerintah pusat,” jelasnya.
Pulau Galang sendiri memiliki sejarah panjang sebagai lokasi misi kemanusiaan internasional pada 1980-an, saat menjadi tempat pengungsian ratusan ribu pengungsi Vietnam. Kini, pulau itu kembali disiapkan untuk misi serupa, kali ini demi membantu penyintas perang dari Gaza. (cr)
