Jakarta-(NagoyaPos.Com)-Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. kembali menjadi sorotan publik usai resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) pada awal tahun 2025. Jenderal bintang tiga lulusan Akpol 1990 ini dikenal sebagai sosok yang memiliki rekam jejak panjang dan lengkap, baik di kepolisian maupun birokrasi pemerintahan.Sabtu (11/10/2025)
Karier Tomsi Tohir di Kepolisian Republik Indonesia diawali dari berbagai posisi operasional, khususnya di bidang reserse. Namanya mulai mencuat secara nasional ketika dipercaya menjabat sebagai Kapolda Banten. Di wilayah strategis ini, Tomsi dikenal berhasil menjaga stabilitas keamanan dan membangun sinergi kuat antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Gaya kepemimpinannya yang tegas namun komunikatif dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri di daerah.
Usai bertugas di Banten, Tomsi kemudian diamanahkan sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). Di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan sosial yang beragam ini, Tomsi menerapkan pendekatan kolaboratif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasilnya, NTB tetap berada dalam situasi kondusif sepanjang masa kepemimpinannya.
Setelah menuntaskan tugasnya di kepolisian, Tomsi Tohir melanjutkan pengabdiannya di dunia pemerintahan. Ia sempat dipercaya menjadi Staf Ahli Sosial Politik Kapolri, lalu menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri), sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Sekjen Kemendagri.
Dengan pengalaman lintas sektor—baik keamanan, sosial-politik, hingga birokrasi pemerintahan daerah—Tomsi Tohir dinilai sebagai sosok yang memahami secara menyeluruh dinamika antara pusat dan daerah. Ia juga dikenal sebagai pejabat yang lebih memilih bekerja di balik layar, fokus pada efektivitas kebijakan, serta menjaga ketertiban secara nyata di lapangan.
Pengangkatan Tomsi Tohir sebagai Sekjen Kemendagri mempertegas peran pentingnya dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah.(Red)
Redaksi
