Batam, Nagoyapos — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih saat membuka Sosialisasi Mekanisme Pemeriksaan dan Verifikasi Pemberian Daftar Hitam di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Rabu (19/11/2025).
Kegiatan ini diikuti 120 peserta dari seluruh OPD se-Kota Batam dan menghadirkan narasumber dari LKPP RI, yakni Rinaldi Morinjio, Analis Hukum Ahli Madya pada Deputi Bidang Penanganan Permasalahan Hukum dan Perkara, Kebijakan dan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam arahannya, Amsakar menekankan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah nyata Pemko Batam dalam menerapkan good governance dan clean governance.
Ia menyebut, kebijakan penguatan tata kelola ini sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden RI Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi untuk pencegahan korupsi dan narkoba.
“Yang perlu tertanam dalam diri kita semua adalah bagaimana persepsi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan yang nyata serta peningkatan objektivitas harus terus kita dorong,” ujar Amsakar.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh agar memahami peraturan secara menyeluruh, sehingga mampu mengambil keputusan dengan tepat dan sesuai ketentuan.
“Kalau pedomannya dipahami dengan jelas, insyaallah Bapak/Ibu akan memiliki keyakinan dalam menganalisis sebuah kasus serta keberanian mengambil keputusan secara objektif,” tegasnya.
Amsakar juga menegaskan pentingnya keseragaman pemahaman mengenai mekanisme pemberian daftar hitam penyedia barang dan jasa. Dengan mekanisme yang jelas dan tegas, ia yakin pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Batam akan semakin baik.
“Insyaallah, jika kita semua bertekad dan berani mengambil keputusan, pembangunan kita berjalan baik, tata kelola pemerintahan semakin tertata, dan Good Governance serta Clean Governance dapat kita wujudkan bersama,” tutupnya. (cr)
