Batam, Nagoyapos.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama DPRD Kota Batam resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (8/7/2026).
Pada rapat yang sama, Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai arah pembangunan Kota Batam dalam dua tahun mendatang.
Amsakar Apresiasi Sinergi Pemko dan DPRD
Dalam sambutannya, Amsakar mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Batam atas kerja sama yang terjalin selama pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 hingga penyusunan dokumen perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Ia menegaskan berbagai masukan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Piutang PBB Hampir Rp593 Miliar Jadi Perhatian
Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan Pemko Batam adalah mempercepat penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang nilainya mencapai sekitar Rp592,77 miliar.
Untuk itu, pemerintah akan membentuk tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh piutang tersebut.
Selain itu, Pemko Batam juga akan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui penataan Barang Milik Daerah (BMD), meningkatkan pemanfaatan aset melalui skema sewa maupun Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), serta melibatkan ketua RT dan RW dalam pendataan kendaraan yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak.
Retribusi Bakal Serba Digital
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemko Batam akan memperluas sistem pembayaran retribusi secara digital melalui QRIS, virtual account, dan dompet digital.
Pemerintah juga tengah mengkaji integrasi pembayaran retribusi persampahan dengan tagihan air SPAM Batam agar sistem pembayaran semakin mudah dan efisien.
Di sektor perparkiran, penataan akan dilakukan melalui verifikasi titik parkir, peningkatan kompetensi petugas, serta pengawasan terhadap juru parkir guna mengoptimalkan penerimaan daerah.
SiLPA Terjadi karena Efisiensi dan Kendala Proyek
Amsakar menjelaskan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dipengaruhi oleh realisasi pendapatan yang mencapai 96,48 persen, sedangkan realisasi belanja berada di angka 90,44 persen.
“Selisih tersebut berasal dari efisiensi anggaran, sisa hasil tender, serta sejumlah pekerjaan fisik di wilayah hinterland yang mengalami kendala cuaca, transportasi, administrasi, dan pembebasan lahan,” jelasnya.
APBD 2027 Diproyeksikan Rp4,548 Triliun
Memasuki perencanaan tahun 2027, Pemko Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,7 hingga 7,7 persen.
Target tersebut disusun berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 yang mencapai 6,76 persen, sekaligus memberikan kontribusi sekitar 56,5 persen terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk mendukung target tersebut, pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp4,548 triliun, yang terdiri atas:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp2,833 triliun
Pendapatan Transfer: Rp1,714 triliun
Sementara itu, belanja daerah diperkirakan mencapai Rp4,648 triliun.
Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Dalam penyusunan APBD 2027, Pemko Batam memastikan alokasi anggaran telah memenuhi ketentuan mandatory spending.
Anggaran pendidikan direncanakan mencapai 29,56 persen, jauh di atas batas minimal 20 persen.
Sementara itu, anggaran infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 37,51 persen dan ditargetkan meningkat hingga 40 persen. Di sisi lain, belanja pegawai ditekan menjadi 36,48 persen agar ruang fiskal pembangunan semakin besar.
Lima Fokus Pembangunan Batam Tahun 2027
Amsakar menegaskan pembangunan Kota Batam pada 2027 akan difokuskan pada lima prioritas utama, yaitu:
* Pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial.
* Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
* Pembangunan infrastruktur dasar dan pelestarian lingkungan.
* Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
* Percepatan pembangunan infrastruktur strategis serta konektivitas wilayah.
“Kami berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya Batam yang maju, nyaman dihuni, dan semakin berdaya saing,” tutup Amsakar.
Risman
