Indonesia memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 pada 12 Juli 2026. Usia ke-79 ini bukan sekadar penanda perjalanan waktu sejak Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947, melainkan refleksi atas perjalanan panjang gagasan ekonomi yang lahir dari dan untuk rakyat.
Mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, Harkopnas tahun ini menjadi momentum untuk menghidupkan kembali peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
Sejarah koperasi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Mohammad Hatta. Berangkat dari keprihatinannya terhadap pedagang kecil yang terjerat rentenir dan tengkulak pada masa kolonial, Hatta memandang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada Kongres Koperasi pertama ditetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sementara dalam Kongres Koperasi di Bandung pada 17 Juli 1953, Mohammad Hatta dianugerahi gelar Bapak Koperasi Indonesia.
Sejak awal, koperasi dibangun untuk menghimpun kekuatan masyarakat kecil melalui koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi agar mampu memenuhi kebutuhan bersama, memperoleh akses permodalan, serta meningkatkan nilai jual hasil usaha anggotanya.
Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi identitas koperasi Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Bahkan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan koperasi diposisikan sebagai soko guru perekonomian nasional.
Namun, seiring perkembangan zaman, peran koperasi perlahan memudar. Keterbatasan modal, lemahnya profesionalisme pengelolaan di sebagian koperasi, serta lambatnya adaptasi terhadap teknologi membuat koperasi kalah bersaing dengan perusahaan besar maupun lembaga keuangan modern.
Akibatnya, koperasi tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat. Peringatan Hari Koperasi pun dalam beberapa tahun terakhir cenderung berlangsung sederhana dan kurang mendapat perhatian, padahal koperasi pernah menjadi penopang kebutuhan ekonomi jutaan keluarga Indonesia.
Momentum Harkopnas ke-79 justru membuka peluang besar untuk membangkitkan kembali koperasi. Salah satunya melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.
Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi koperasi melalui digitalisasi, mulai dari sistem simpan pinjam yang transparan, pemasaran produk anggota melalui marketplace, hingga tata kelola berbasis teknologi dan data.
Di tengah pesatnya perkembangan perdagangan digital dan maraknya pinjaman daring berbunga tinggi, koperasi kembali memiliki relevansi sebagai pelindung ekonomi masyarakat karena mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi melalui rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta pembagian sisa hasil usaha yang adil.
Kebangkitan koperasi, menurut penulis, hanya dapat terwujud jika tiga pilar utama bergerak bersama.
Pemerintah pusat dan daerah perlu menciptakan ekosistem yang mendukung melalui kemudahan perizinan, pemberian insentif bagi koperasi yang sehat, penerapan audit digital, serta mengarahkan belanja pemerintah dan dana desa untuk bermitra dengan koperasi lokal.
Di sisi lain, dunia usaha diharapkan tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi membangun kemitraan jangka panjang sebagai pembeli produk koperasi, mentor usaha, hingga pembuka akses rantai pasok.
Sementara masyarakat perlu kembali menjadi pemilik aktif koperasi dengan berbelanja, menabung, serta mengembangkan usaha melalui koperasi.
Jika ketiga pilar tersebut mampu berjalan seiring, koperasi diyakini akan kembali menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, khususnya bagi UMKM, pedagang kaki lima, dan pelaku usaha kecil lainnya. Dengan demikian, Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi benar-benar menjadi titik balik kebangkitan koperasi Indonesia. (*)
Reporter : RY
