Batam, Nagoyapos.com – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) turun langsung ke wilayah hinterland Batam untuk memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar. Dalam kunjungan ke Kecamatan Galang, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, mulai dari distribusi BBM subsidi, keterbatasan transportasi laut, hingga akses pendidikan.
Kunjungan yang merupakan bagian dari pemantauan di 10 kecamatan di Kota Batam itu dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, bersama jajaran pada 16 Juli 2026.
Menurut Lagat, kunjungan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pelayanan publik berjalan secara merata dan bebas dari praktik maladministrasi.
“Kami ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Pelayanan publik harus merata, mudah, cepat, dan bebas dari maladministrasi, termasuk bagi warga di pulau-pulau,” ujar Lagat Siadari.
Galang Masih Hadapi Berbagai Kendala
Dalam pertemuan tersebut, Camat Galang Danang menjelaskan bahwa wilayahnya terdiri dari delapan kelurahan, dengan empat kelurahan berada di kawasan kepulauan.
Ia mengungkapkan jumlah warga kategori kemiskinan ekstrem masih cukup tinggi, terutama di Kelurahan Karas.
Meski pelayanan administrasi kependudukan seperti perekaman KTP elektronik berjalan baik, sejumlah kendala masih menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian Ombudsman antara lain:
- Terbatasnya transportasi laut untuk menjangkau wilayah kepulauan.
- Minimnya anggaran perjalanan dinas bagi petugas lapangan.
- Kekurangan komputer dan printer di sejumlah kantor kelurahan.
- Keterbatasan sarana pendukung pelayanan administrasi
Keluhan BBM Subsidi untuk Genset Warga Pulau
Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah distribusi BBM subsidi bagi masyarakat kepulauan.
Menurut Camat Galang, pengawasan penyaluran BBM subsidi kepada nelayan telah dilakukan bersama kelompok masyarakat dan Syahbandar untuk mencegah penyalahgunaan.
Namun, warga mengeluhkan larangan penggunaan BBM subsidi untuk genset penerangan di pulau.
Akibatnya, masyarakat harus membeli BBM non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal.
“Larangan penggunaan BBM subsidi untuk genset penerangan di pulau membuat warga harus membeli BBM non-subsidi dengan harga mahal. Ini sangat membebani,” kata Danang.
Menanggapi hal tersebut, Ombudsman mengingatkan agar aparat memperketat pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kartu kuota BBM nelayan yang dijual kepada kapal-kapal besar.
Akses SMA Masih Jadi Tantangan
Selain persoalan energi, akses pendidikan juga menjadi perhatian.
Meski Kecamatan Galang telah memiliki 24 Sekolah Dasar (SD), siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA masih harus menyeberang ke daratan atau tinggal di asrama.
Untuk mengurangi angka putus sekolah, pemerintah daerah telah menyediakan layanan transportasi laut gratis bagi para pelajar.
Ambulans Laut Belum Optimal
Di sektor kesehatan, pelayanan BPJS menggunakan KTP dinilai berjalan cukup baik.
Namun, operasional ambulans laut bantuan pemerintah pusat masih menghadapi kendala akibat tingginya biaya operasional dan kondisi armada yang membutuhkan perhatian.
Ombudsman Tekankan Transparansi Pelayanan
Mengakhiri kunjungan tersebut, Ombudsman Kepri menyampaikan dua pesan penting kepada seluruh jajaran Kecamatan Galang.
Pertama, seluruh pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial harus bersih dari praktik pungutan liar serta melibatkan partisipasi masyarakat secara sukarela tanpa adanya pungutan wajib.
Kedua, Ombudsman mendorong adanya standarisasi prosedur pelayanan di seluruh kelurahan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang sama serta tidak terganggu oleh kekosongan jabatan.
Seluruh hasil pemantauan di Kecamatan Galang nantinya akan dirangkum menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Batam guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah hinterland dan kepulauan.
Risman
