Batam, Nagoyapos – Persoalan administrasi kapal masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi nelayan di wilayah hinterland Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari ribuan kapal nelayan berukuran kecil, hanya sebagian yang telah memiliki dokumen resmi untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Batam membentuk Tim Percepatan Administrasi Kapal Nelayan Gratis atau Tim Cakalang.
Tim lintas instansi itu resmi diluncurkan Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Selasa (22/9/2026).
Peluncuran ditandai dengan penyerahan SK Wali Kota Batam Nomor 387 Tahun 2026 tentang pembentukan Tim Cakalang.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya Pemko Batam memangkas proses birokrasi yang selama ini membuat nelayan harus mendatangi sejumlah instansi untuk mengurus dokumen kapal.
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto mengungkapkan, dari 7.224 kapal nelayan berkapasitas 0-5 Gross Ton (GT) di Batam, baru sekitar 898 kapal yang memiliki dokumen rekomendasi pembelian BBM resmi dari BPH Migas.
Artinya, sebagian besar kapal nelayan berukuran kecil tersebut masih belum memiliki rekomendasi resmi untuk pembelian BBM bersubsidi.
Tim Cakalang Jemput Bola ke Pulau-Pulau
Selama ini, proses administrasi kapal nelayan melibatkan sejumlah tahapan dan instansi.
Nelayan harus mengurus surat tukang di kelurahan atau kecamatan, E-Pas Kecil melalui KSOP Batam dan Tanjungbalai Karimun, Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui PTSP, E-BKP di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, hingga surat rekomendasi dari Dinas Perikanan.
Kondisi geografis wilayah hinterland membuat proses tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi nelayan.
Melalui Tim Cakalang, Pemko Batam menggabungkan sejumlah unsur terkait untuk memberikan pelayanan langsung di wilayah pesisir.
“Tim Cakalang menggabungkan seluruh unsur terkait untuk turun langsung ke pulau-pulau. Nelayan tidak perlu lagi jauh-jauh mengurus dokumen ke kota,” ujar Yudi.
Sepanjang 2026, Tim Cakalang dijadwalkan turun sebanyak enam kali ke sejumlah wilayah hinterland, termasuk Pulau Kasu, Pulau Terong, Bulang dan Galang.
Pemko Batam menargetkan hingga 1.500 surat rekomendasi dapat diterbitkan sampai Desember 2026.
Amsakar Serahkan 100 Mesin Ketinting
Dalam kegiatan tersebut, Amsakar juga menyerahkan bantuan 100 unit mesin ketinting kepada nelayan Kota Batam.
Total nilai bantuan tersebut mencapai sekitar Rp500 juta. Bantuan disalurkan melalui pokok pikiran Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Aweng Kurniawan kepada nelayan di Kecamatan Belakang Padang.
Khusus di Pulau Kasu, sebanyak 50 nelayan penerima bantuan sekaligus mendapatkan fasilitasi penerbitan dokumen kapal di lokasi pada hari yang sama.
Selain mesin ketinting, kegiatan tersebut juga diisi penyerahan santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta kepada ahli waris nelayan.
Kemudian terdapat bantuan kuota internet gratis dari XL Axiata untuk 10 titik lokasi serta penandatanganan komitmen bersama pelayanan nelayan.
Amsakar: Jangan Lagi Ada Birokrasi Berbelit
Amsakar mengatakan, keberadaan Tim Cakalang tidak boleh berhenti pada seremoni peluncuran. Tim tersebut harus memastikan pelayanan administrasi kapal berjalan secara berkelanjutan, cepat dan gratis.
Menurutnya, pelayanan tersebut harus mampu memotong rantai birokrasi yang selama ini menjadi beban bagi nelayan.
“Substansi pembangunan itu ada tiga: mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, dan memberdayakan yang membutuhkan. Hari ini kita hadir melaksanakan ketiganya. Melalui Tim Cakalang, kita hadir memotong rantai birokrasi yang rumit agar nelayan mudah mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Amsakar.
Ia juga meminta bantuan mesin ketinting yang diberikan pemerintah dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, bukan sekadar disimpan.
“Bantuan yang diberikan harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan hanya disimpan. Manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga,” katanya.
Pemko Batam Perkuat Program untuk Masyarakat Pesisir
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga menyampaikan sejumlah program Pemko Batam yang diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia dan perlindungan sosial masyarakat.
Program tersebut antara lain seragam sekolah gratis, peningkatan bantuan bagi lansia menjadi Rp400 ribu per orang, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan pekerja rentan, serta beasiswa perguruan tinggi bagi anak-anak hinterland dan keluarga kurang mampu.
Amsakar mengatakan langkah tersebut sejalan dengan agenda pembangunan pemerintah pusat, khususnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan dari desa dan kelurahan.
“Di Batam, kita butuh energi bersama untuk melompat lebih cepat. Mari kita fokus memberi solusi dan memperkuat SDM anak-anak kita agar siap mengisi arus pembangunan Batam ke depan,” ujarnya.
Peluncuran Tim Cakalang di Pulau Kasu menjadi bagian dari upaya Pemko Batam memperluas pelayanan administrasi hingga ke wilayah pesisir. Dengan pola pelayanan jemput bola, pemerintah menargetkan semakin banyak kapal nelayan memiliki dokumen resmi sehingga akses terhadap layanan dan rekomendasi BBM dapat dipermudah.
RM
