BATAM, (Nagoyapos.com)— Kerja sama bisnis yang tidak disertai pemeriksaan hukum secara menyeluruh berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Karena itu, pelaku usaha di Kota Batam diingatkan untuk melakukan legal audit guna memastikan legalitas perusahaan, kejelasan kontrak, perizinan, hingga kewajiban hukum sebelum menjalankan transaksi atau menjalin kemitraan.
Peringatan tersebut disampaikan Bukti H. Panggabean, S.H., M.H., CPL., praktisi hukum, mediator profesional, dan auditor hukum profesional, dalam podcast Ruang Bicara bersama Sri Widayanti pada 23/09/2026.
Menurut Bukti, pemeriksaan hukum bukan sekadar memastikan kelengkapan dokumen administrasi, melainkan juga menilai kesesuaian aktivitas perusahaan dengan peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam kegiatan bisnis.
“Pada saat kita melaksanakan suatu bisnis transaksi, alangkah baiknya untuk menjaga bisnis kita, kita laksanakan legal audit dulu,” ujarnya.
Kontrak Bisnis Perlu Ditelaah Sebelum Kerja Sama
Bukti menjelaskan, persoalan hukum dapat muncul ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Kejelasan klausul kontrak menjadi penting untuk menentukan tanggung jawab masing-masing pihak sekaligus memperjelas posisi hukum apabila terjadi perselisihan.
Ia menceritakan pengalaman mendampingi klien yang menghadapi persoalan dalam kerja sama jual beli rumah. Sebelumnya, kontrak antara para pihak telah ditelaah dan diperbaiki untuk memperjelas pembagian tanggung jawab. Ketika persoalan hukum muncul, ketentuan dalam perjanjian tersebut membantu menjelaskan kewajiban masing-masing pihak.
Menurutnya, risiko serupa juga dapat terjadi dalam pelaksanaan proyek, termasuk proyek yang melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan hukum.
Karena itu, pemeriksaan aspek legal perlu dilakukan sebelum perusahaan mengambil keputusan bisnis, menandatangani kontrak, atau menjalankan kerja sama dengan pihak lain.
Tujuh Aspek yang Menjadi Fokus Pemeriksaan
Bukti menjelaskan, legal audit mencakup sejumlah aspek penting yang diperiksa secara menyeluruh. Aspek tersebut meliputi dokumen pendirian dan tata kelola perusahaan, perjanjian, perizinan, kekayaan intelektual, sengketa hukum, ketenagakerjaan, serta aset perusahaan.
Pada aspek korporasi, pemeriksaan meliputi akta pendirian, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, daftar perseroan, maksud dan tujuan perusahaan, struktur permodalan, serta pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS).
Pemeriksaan perjanjian dilakukan untuk menelaah kewajiban para pihak, termasuk dalam perjanjian utang-piutang dan kerja sama bisnis. Sementara itu, aspek ketenagakerjaan mencakup status tenaga kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta kepesertaan BPJS Kesehatan.
Auditor juga memeriksa dokumen kepemilikan aset dan menelusuri riwayat sengketa perusahaan, baik melalui pengadilan maupun arbitrase.
Ruang lingkup pemeriksaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, termasuk untuk merger, akuisisi, penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO), maupun kerja sama usaha.
Pemeriksaan Hukum Bisa Memakan Waktu Berbulan-bulan
Menurut Bukti, legal audit membutuhkan proses pemeriksaan yang cermat karena setiap dokumen dan aspek hukum harus ditelaah satu per satu. Proses tersebut juga memerlukan pengumpulan data serta koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab di perusahaan.
Ia mencontohkan, pemeriksaan pada perusahaan sektor energi dapat membutuhkan waktu minimal sekitar tiga bulan, bergantung pada kompleksitas kegiatan usaha dan kelengkapan dokumen yang tersedia.
Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam laporan yang memuat temuan, kondisi dokumen, serta catatan terkait kepatuhan perusahaan. Laporan tersebut disampaikan kepada pihak pemberi pekerjaan atau pimpinan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Bukti menegaskan bahwa tugas auditor hukum adalah memeriksa, mengungkap fakta, dan mencatat ketidaksesuaian yang ditemukan. Adapun perbaikan dokumen atau pendampingan hukum merupakan pekerjaan berbeda yang dapat dilakukan apabila perusahaan membutuhkan layanan lanjutan.
Kesadaran Legal Audit di Batam Perlu Diperluas
Bukti menilai pemahaman mengenai profesi legal auditor masih perlu diperluas di Batam. Berdasarkan pengalamannya, layanan tersebut lebih banyak dikenal di kalangan perusahaan besar, perusahaan terbuka, serta BUMN dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Padahal, pemeriksaan hukum juga relevan bagi perusahaan yang hendak membeli usaha lain, menjalin kemitraan, membentuk konsorsium, atau melaksanakan proyek bersama.
Sebelum menjalin kerja sama, perusahaan perlu memastikan calon mitra memiliki perizinan yang sesuai, kemampuan menjalankan pekerjaan, serta kondisi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mengenai frekuensi pemeriksaan, Bukti mengatakan pelaksanaannya bergantung pada skala perusahaan dan kebutuhan bisnis. Ia menyebut perusahaan menengah dapat mempertimbangkan pemeriksaan setidaknya dua kali dalam setahun sebagai langkah evaluasi kepatuhan.
Untuk perusahaan yang akan melakukan transaksi besar, pemeriksaan dapat difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan transaksi tersebut.
Legal Audit sebagai Upaya Mengelola Risiko Bisnis
Bukti berharap pelaku usaha semakin memahami bahwa legal audit merupakan bagian dari pengelolaan risiko, bukan sekadar formalitas administrasi.
Edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan hukum, menurutnya, dilakukan melalui komunikasi dengan klien, kegiatan asosiasi pengusaha, serta forum diskusi publik, termasuk podcast.
Melalui pemahaman yang lebih baik, perusahaan diharapkan mampu mengenali potensi masalah sejak awal, memperjelas tanggung jawab para pihak, serta mengambil keputusan bisnis berdasarkan kondisi hukum yang lebih terukur.
Bagi pelaku usaha yang ingin menggunakan layanan tersebut, pengajuan dapat dilakukan secara resmi untuk membahas ruang lingkup pekerjaan dan biaya. Besaran biaya disesuaikan dengan skala perusahaan serta kompleksitas kebutuhan pemeriksaan.
Bukti mengingatkan, setiap langkah bisnis perlu didahului pemahaman mengenai tujuan, kesiapan, dan keamanan hukumnya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga dapat menjaga keberlangsungan usaha dari risiko hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. (*)
