Batam-(NagoyaPos.Com) – Peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 seharusnya tidak hanya kita lihat sebagai sebuah seremoni tahunan. Di balik barisan prajurit, penghormatan dan tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, ada pesan yang jauh lebih besar, terutama bagi Kepulauan Riau.
Bagi saya, pesan itu adalah tentang bagaimana negara melihat Kepri.
Kepri bukan sekadar provinsi yang terdiri atas ribuan pulau. Kepri adalah halaman depan Indonesia. Sekitar 96 persen wilayahnya berupa laut, berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia, serta berada di sekitar jalur perdagangan internasional yang sangat strategis.
Karena itu, berbicara tentang pertahanan Indonesia tanpa membicarakan Kepri adalah sesuatu yang tidak lengkap.
Momentum HUT ke-81 TNI menjadi semakin penting karena beriringan dengan penataan organisasi pertahanan nasional. Peresmian 204 satuan baru TNI menunjukkan adanya upaya memperkuat struktur pertahanan menghadapi perubahan lingkungan strategis.
Bagi Kepri, keberadaan Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah harus dilihat lebih jauh daripada sekadar perubahan struktur komando.
Ini adalah penegasan bahwa Kepri memiliki posisi penting dalam strategi pertahanan Indonesia.
Nama Sultan Mahmud Riayat Syah sendiri memiliki makna historis yang kuat. Tokoh yang dikenal sebagai pejuang maritim itu pernah menjadikan laut dan gugusan pulau sebagai bagian dari strategi menghadapi kekuatan kolonial.
Lebih dari dua abad kemudian, tantangannya memang berbeda. Kita tidak lagi menghadapi kapal-kapal kolonial seperti pada masa lalu. Namun, karakter wilayahnya tetap sama: laut yang luas, pulau yang tersebar dan posisi geografis yang sangat strategis.
Karena itu, semangat Sultan Mahmud Riayat Syah semestinya diterjemahkan dalam konteks kekinian.
Laut Kepri harus menjadi ruang kedaulatan.
Tetapi juga harus menjadi ruang konektivitas, ekonomi dan kesejahteraan.
Saya melihat penguatan pertahanan Kepri tidak boleh hanya berbicara tentang jumlah personel, markas, kapal perang, pesawat atau persenjataan. Semua itu penting. Namun, ada benteng lain yang jauh lebih mendasar, yakni masyarakat.
Masyarakat di Natuna, Anambas, Lingga dan pulau-pulau terluar adalah bagian dari pertahanan negara. Mereka berada di garis depan dan menjadi wajah Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara lain.
Karena itu, jangan sampai kita membangun pertahanan yang kuat tetapi masyarakat di sekitarnya masih kesulitan mendapatkan listrik, internet, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi dan kebutuhan pokok.
Kehadiran negara di perbatasan seharusnya tidak hanya terlihat dari seragam prajurit.
Negara harus hadir melalui dermaga yang layak, transportasi laut yang terjangkau, jaringan komunikasi yang kuat, sekolah, rumah sakit, listrik dan pembangunan ekonomi.
Di sinilah pertahanan dan kesejahteraan sebenarnya tidak dapat dipisahkan.
Masyarakat perbatasan yang sejahtera adalah benteng negara yang sesungguhnya.
Mereka akan memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap wilayahnya ketika negara juga hadir memberikan rasa aman sekaligus memberikan kesempatan untuk hidup lebih baik.
Karena itu, saya kira sudah waktunya pembangunan Kepri tidak terlalu terpusat pada Batam.
Batam memang penting. Kota ini adalah salah satu mesin ekonomi utama Kepri. Tetapi Kepri tidak boleh hanya dilihat dari kawasan industrinya.
Natuna dan Anambas memiliki potensi besar di sektor perikanan dan ekonomi kelautan. Lingga memiliki kekuatan pada pertanian, pesisir, sejarah dan budaya Melayu. Bintan dan Karimun memiliki peluang besar sebagai kawasan industri, perdagangan, pariwisata dan logistik.
Semua daerah tersebut harus terhubung.
Konektivitas laut harus diperkuat sehingga laut tidak lagi dipandang sebagai pemisah antarpulau. Sebaliknya, laut harus menjadi jalan raya yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kepri.
Kepri juga perlu berani berbicara lebih keras mengenai manfaat ekonomi dari posisi geografisnya.
Aktivitas pelayaran, perdagangan, labuh jangkar, industri maritim, alih kapal dan logistik memberikan nilai ekonomi yang besar. Namun, masyarakat di pulau-pulau terluar juga harus merasakan manfaat dari posisi strategis tersebut.
Jangan sampai kapal-kapal besar melintas di depan rumah masyarakat, aktivitas ekonomi bernilai besar berlangsung di sekitar wilayah mereka, tetapi kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan berbagai keterbatasan.
Pembangunan harus mampu menjembatani kesenjangan tersebut.
Saya percaya, jika kekuatan pertahanan, konektivitas dan ekonomi dibangun secara bersamaan, Kepri memiliki peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan Indonesia di kawasan.
Di sinilah sinergi antarlembaga juga menjadi penting.
TNI memiliki tugas menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Polri menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Pemerintah daerah menjalankan pembangunan. Dunia usaha menggerakkan ekonomi. Sementara masyarakat menjadi bagian penting dari seluruh ekosistem tersebut.
Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya sama: memastikan Kepri aman dan masyarakatnya sejahtera.
Kepri tidak boleh hanya menjadi wilayah yang diingat ketika berbicara tentang ancaman perbatasan.
Kepri harus menjadi wilayah yang diperhitungkan ketika Indonesia berbicara tentang masa depan ekonomi maritim.
Dari Batam sampai Natuna, dari Bintan sampai Anambas, dari Karimun hingga Lingga, setiap pulau harus merasakan bahwa mereka merupakan bagian penting dari Indonesia.
HUT ke-81 TNI bagi saya adalah momentum untuk kembali mengingatkan hal tersebut.
TNI yang kuat memang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan. Tetapi kekuatan itu akan semakin berarti apabila berdiri bersama rakyat yang sejahtera.
Sultan Mahmud Riayat Syah dahulu menggunakan laut sebagai medan perjuangan. Generasi hari ini memiliki tugas yang berbeda: menjadikan laut sebagai benteng kedaulatan sekaligus jalan menuju kemakmuran.
Karena itu, saya ingin melihat Kepri bukan hanya sebagai benteng maritim Nusantara.
Saya ingin melihat Kepri sebagai benteng yang hidup—dengan pertahanan yang kuat, ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang terbuka dan masyarakat yang sejahtera.
Sebab, menjaga kedaulatan tidak cukup hanya dengan menjaga batas wilayah.
Kita juga harus memastikan masyarakat yang tinggal di garis depan merasa bahwa negara hadir bersama mereka.
Bukan hanya ketika negara membutuhkan mereka, tetapi setiap hari. (*)
Reporter : RY
