Batam, (Nagoyapos.com) — Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., mendorong penguatan ketahanan pangan Daerah melalui kolaborasi Pemerintah, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Badan Usaha Milik Ansor (BUMA). Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di tengah tantangan distribusi pangan di wilayah kepulauan.
Hal itu disampaikan Nyanyang saat menghadiri kegiatan pasar murah yang digelar DPC HKTI Kota Tanjungpinang bersama BUMA di halaman Ramayana, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Dalam kegiatan tersebut, BUMA dan HKTI menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Program ini mendapat respons positif dari masyarakat yang datang untuk membeli bahan pangan yang disediakan.
Nyanyang mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus membuka peluang pemasaran bagi produk pertanian lokal.
“Menjaga stabilitas pangan di Kepri salah satunya melalui kolaborasi seperti ini. Harga yang dijual oleh BUMA dan HKTI berada di bawah harga pasar. Ini menjadi kolaborasi yang sangat kuat agar ekonomi daerah semakin meningkat,” ujar Nyanyang dalam perbincangan di podcast Ruang Bicara, 11/10/2026.
Konektivitas Jadi Tantangan Ketahanan Pangan
Nyanyang menjelaskan, karakteristik geografis Kepulauan Riau yang terdiri atas ribuan pulau menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan.
Menurutnya, Kepri memiliki 2.028 pulau, dengan 394 pulau berpenghuni. Kondisi tersebut membuat konektivitas dan biaya transportasi menjadi faktor penting dalam distribusi hasil pertanian maupun kebutuhan pokok.
Di sisi lain, kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, termasuk cabai, sayuran, telur, dan daging. Batam sebagai wilayah dengan konsentrasi penduduk terbesar di Kepri turut membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar setiap hari.
Nyanyang mencontohkan, kebutuhan telur di Kepri mencapai sekitar tiga juta butir per hari, sedangkan kemampuan produksi lokal yang disampaikannya masih berada di kisaran 600 ribu hingga 800 ribu butir.
Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya meningkatkan produksi lokal dan memperkuat jaringan distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
“Kepri ingin berdaulat dalam ketahanan pangan. Karena itu, kami mendorong kerja sama dengan perusahaan dan distributor melalui mekanisme business matching, sehingga hasil pertanian daerah bisa terserap pasar,” katanya.
Dorong Petani Sejahtera dan Harga Tetap Terjangkau
Sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Kepri, Nyanyang menyebut organisasinya berupaya membina petani serta memperkuat hubungan antara produsen, distributor, dan pasar.
Menurutnya, upaya menjaga harga pangan harus mempertimbangkan kepentingan konsumen dan petani secara bersamaan. Masyarakat membutuhkan harga yang terjangkau, sementara petani perlu memperoleh harga jual yang layak agar kegiatan produksi tetap berkelanjutan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu memperkuat koordinasi lintas kabupaten dan kota, termasuk melalui dinas yang membidangi perdagangan dan pertanian serta instansi karantina hewan dan tumbuhan.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap kebutuhan produksi petani, seperti pupuk, serta perlindungan sosial bagi pekerja sektor pertanian.
Nyanyang menyampaikan bahwa program perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan telah menjangkau ribuan petani di Kepri. Namun, angka kepesertaan dan cakupan program tersebut masih memerlukan verifikasi data resmi untuk memastikan perkembangan terbarunya.
BUMA dan HKTI Berpeluang Perluas Pasar Murah
Nyanyang berharap kegiatan serupa tidak hanya berlangsung di Tanjungpinang, tetapi juga dapat dikembangkan di kabupaten dan kota lain di Kepri, termasuk Batam, Bintan, Karimun, Natuna, dan Kepulauan Anambas.
Menurutnya, kolaborasi BUMA dan HKTI dapat menjadi salah satu upaya mempertemukan hasil produksi petani dengan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan pasar murah dan pengembangan pemasaran produk pertanian.
Ia juga membuka peluang penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk mendukung stabilisasi harga serta pemerataan akses pangan.
Selain pasar murah, Nyanyang menilai keterlibatan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lokal penting dalam mendukung rantai pasok pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan keterlibatan berbagai pihak, kebutuhan pangan diharapkan tidak hanya terpenuhi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan produsen lokal.
Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan
Lebih jauh, Nyanyang mengaitkan penguatan ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Kepri.
Ia mengatakan pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan, serta kesempatan kerja agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, investasi yang masuk ke Kepri perlu memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk menjadi pelaku ekonomi, termasuk melalui peningkatan keterampilan dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pemerintah hadir untuk membantu masyarakat. Kita ingin masyarakat Kepri tidak kesulitan mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, maupun lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Nyanyang berharap sinergi antara pemerintah, HKTI, BUMA, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha dapat terus diperkuat untuk membangun sistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa cita-cita kedaulatan pangan membutuhkan kerja sama yang konsisten, mulai dari peningkatan produksi hingga distribusi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
