Batam, Nagoyapos.com – Kebiasaan memarkir mobil di badan jalan perumahan atau di depan rumah tetangga berpotensi menjadi masalah serius bagi warga Batam. Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama DPRD kini tengah menyiapkan aturan baru yang mewajibkan pemilik kendaraan memiliki fasilitas parkir sendiri.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum. Regulasi yang sedang dibahas ini tidak hanya menyasar persoalan parkir, tetapi juga berbagai perilaku yang selama ini dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Fadlhi, menyoroti fenomena warga yang memiliki mobil tetapi tidak menyediakan garasi di rumahnya.
Menurutnya, kendaraan yang diparkir di depan rumah tetangga maupun badan jalan lingkungan perumahan kerap memicu perselisihan antarwarga.
Karena itu, ke depan pemilik kendaraan diharapkan memiliki lahan parkir sendiri sehingga tidak menggunakan fasilitas jalan umum sebagai tempat parkir pribadi.
Batam bahkan mulai menjadikan sistem penataan parkir di Singapura sebagai salah satu referensi dalam merumuskan kebijakan tersebut.
Tidak hanya pemilik kendaraan, pengembang perumahan dan apartemen juga akan menjadi sasaran pengaturan. Mereka dituntut menyediakan fasilitas parkir yang memadai agar kendaraan penghuni tidak memenuhi jalan lingkungan.
Buang Air Sembarangan Didenda Rp500 Ribu
Persoalan parkir bukan satu-satunya kebiasaan yang akan ditertibkan melalui revisi Perda Ketertiban Umum.
Dalam draf perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2002 tersebut, Pemko Batam juga memasukkan larangan buang air besar maupun kecil sembarangan di fasilitas umum.
Larangan itu mencakup jalan, jalur hijau, taman, sungai hingga selokan.
Kepala Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan denda sebesar Rp500.000.
“Apabila itu dilakukan, dendanya Rp500.000,” tegas Imam Tohari.
Selain itu, aksi vandalisme juga masuk dalam daftar pelanggaran yang akan ditindak.
Warga yang kedapatan mencoret-coret atau menempelkan iklan secara sembarangan di dinding, halte, tiang listrik hingga rambu lalu lintas terancam denda Rp1 juta.
Pelaku juga diwajibkan mengembalikan atau memperbaiki fasilitas yang dirusak seperti kondisi semula.
Aturan baru tersebut turut menyasar tindakan membuang atau menyimpan benda yang menimbulkan bau menyengat hingga mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya.
Satpol PP Siapkan Pengawasan di Setiap Kecamatan
Agar aturan yang disusun tidak sekadar menjadi dokumen regulasi, Satpol PP Batam telah menyiapkan langkah pengawasan.
Personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) akan ditempatkan di setiap kecamatan untuk membantu memantau pelanggaran sekaligus melakukan penindakan terhadap warga yang tidak mematuhi ketentuan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Ketertiban Umum DPRD Batam, Anwar Anas, mengatakan pembaruan regulasi tersebut sudah mendesak dilakukan seiring perkembangan Batam sebagai kota tujuan investasi.
Menurutnya, ketertiban dan kenyamanan lingkungan menjadi faktor penting untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun badan usaha.
“Bagaimana masyarakat maupun badan usaha bisa merasakan kenyamanan dan keamanan selama berdomisili serta menjalankan aktivitas di Batam,” kata Anwar, Jumat (6/11/2026).
Ia menambahkan, ketertiban umum harus dijaga agar berbagai aktivitas ilegal tidak mengganggu keamanan dan iklim investasi di Kota Batam.
Menariknya, penerapan sanksi denda dalam regulasi baru ini juga diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
Pengembang Perumahan hingga Camat Bakal Dipanggil
Saat ini, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketertiban Umum masih berlangsung di DPRD Batam.
Untuk mematangkan substansi aturan, Pansus berencana memanggil sejumlah pihak terkait, mulai dari Real Estate Indonesia (REI), pengembang perumahan, unsur pengadilan, hingga camat dan lurah se-Kota Batam.
Pelibatan berbagai pihak tersebut diperlukan agar ketentuan yang disusun dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Dengan revisi Perda ini, kebiasaan parkir sembarangan, merusak fasilitas umum hingga mengotori lingkungan berpotensi mendapat konsekuensi hukum yang lebih tegas.
Namun, masyarakat perlu mencermati bahwa aturan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Ketentuan mengenai kewajiban garasi dan besaran denda nantinya harus mengacu pada Perda yang telah disahkan dan mulai berlaku.
RM
