Batam, (Nagoyapos.com) – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam mencatat sekitar 40 perkara sengketa konsumen sejak anggota periode 2025–2030 dilantik pada November 2025. Dari jumlah tersebut, sengketa sektor perumahan menjadi perkara yang paling dominan, disusul persoalan pembiayaan atau leasing.
Hal tersebut disampaikan anggota BPSK Kota Batam dari unsur konsumen, Andriansyah Sinaga, S.Sos., M.M., C.PL, bersama anggota BPSK dari unsur pelaku usaha, Suharsad, S.H., dalam podcast Ruang Bicara yang dipandu Sri Widayanti, Sabtu (14/11/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Andriansyah menjelaskan bahwa BPSK merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga ini memiliki kewenangan membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.
Menurutnya, keberadaan BPSK menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat penggunaan barang maupun jasa. Terlebih, masih banyak konsumen yang belum memahami hak-haknya serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh.
“Kalau konsumen dirugikan, laporlah ke BPSK. Kami berharap masyarakat tidak takut untuk melapor karena lembaga ini hadir untuk membantu menyelesaikan persoalan konsumen,” ujar Andriansyah.
Ia mengungkapkan, perkara yang paling banyak ditangani BPSK Batam berkaitan dengan sektor perumahan. Beberapa persoalan yang muncul antara lain ketidaksesuaian spesifikasi bangunan dengan penawaran awal serta persoalan sertifikat rumah.
Selain itu, sengketa pembiayaan atau leasing juga menjadi salah satu perkara yang cukup banyak ditangani.
Andriansyah menilai, salah satu persoalan yang kerap dihadapi konsumen adalah kurangnya ketelitian dalam memahami isi perjanjian sebelum melakukan transaksi.
Tidak sedikit konsumen yang langsung menyetujui dan menandatangani dokumen tanpa membaca secara menyeluruh klausul maupun ketentuan yang tercantum di dalamnya. Akibatnya, ketika muncul persoalan, konsumen baru menyadari adanya ketentuan yang berpotensi merugikan kepentingannya.
Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli barang, menggunakan jasa, maupun menandatangani perjanjian dengan pelaku usaha.
Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi hingga Arbitrase
Sementara itu, Suharsat menjelaskan bahwa BPSK mengedepankan penyelesaian sengketa melalui beberapa mekanisme, yakni mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Sebelum proses penyelesaian dilakukan, terdapat tahapan pemeriksaan awal atau prasidang untuk memahami pokok permasalahan sekaligus memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai pilihan mekanisme penyelesaian sengketa.
Mediasi dan konsiliasi menjadi alternatif penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha tanpa harus berlanjut ke proses pengambilan putusan.
Namun, apabila penyelesaian melalui kedua mekanisme tersebut tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh mekanisme arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam proses arbitrase, para pihak harus melengkapi bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara sebelum majelis mengambil keputusan.
Suharsat menegaskan bahwa keberadaan anggota dari unsur pelaku usaha di BPSK bukan berarti mereka bertugas membela kepentingan pengusaha. Setelah menjadi anggota majelis, seluruh unsur memiliki tanggung jawab menjalankan tugas secara objektif dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.
Ia juga menjelaskan bahwa BPSK memiliki batas kewenangan dalam menangani suatu perkara. Lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan penyelidikan seperti aparat penegak hukum, melainkan berfokus pada pemeriksaan dan penyelesaian sengketa konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila suatu persoalan berada di luar kewenangan BPSK, masyarakat dapat diarahkan untuk menyampaikan pengaduan kepada instansi yang berwenang, seperti kepolisian atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bergantung pada objek permasalahannya.
Proses Penyelesaian Perkara Maksimal 21 Hari Kalender
Dalam kesempatan tersebut, Andriansyah juga menjelaskan bahwa proses penyelesaian perkara di BPSK memiliki batas waktu maksimal 21 hari kalender sebagaimana disampaikan dalam wawancara.
Menurutnya, proses tersebut mencakup tahapan sejak pengaduan diterima, pemanggilan para pihak, hingga penyelesaian perkara melalui mekanisme yang tersedia.
Ia menambahkan, sebagian perkara yang ditangani BPSK Batam sejauh ini dapat diselesaikan melalui mediasi sehingga tidak perlu berlanjut ke tahap arbitrase.
Selain menawarkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, layanan penyelesaian perkara di BPSK juga tidak dipungut biaya.
Terkait putusan arbitrase, Suharsat menjelaskan bahwa pihak yang merasa keberatan terhadap putusan BPSK dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BPSK Batam Belum Terima Pengaduan Terkait Blackout
Dalam podcast tersebut, pembahasan juga menyinggung peristiwa pemadaman listrik atau blackout yang sebelumnya berdampak pada Batam, Tanjungpinang, dan Bintan.
Andriansyah menyampaikan bahwa hingga wawancara berlangsung, BPSK Kota Batam belum menerima pengaduan resmi dari konsumen terkait dampak peristiwa tersebut.
Padahal, masyarakat maupun pelaku usaha yang merasa mengalami kerugian akibat gangguan layanan dapat berkonsultasi dan menyampaikan pengaduan kepada BPSK sepanjang persoalannya memenuhi ketentuan serta berada dalam kewenangan lembaga tersebut.
Ia menjelaskan, setiap pengaduan tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap kedudukan pelapor, objek sengketa, serta bukti kerugian yang dialami.
Menurutnya, penyelesaian sengketa harus didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tidak setiap keluhan atau klaim kerugian secara otomatis dapat menjadi dasar pengambilan putusan.
Masyarakat Diimbau Memahami Hak sebagai Konsumen
Menutup perbincangan, Andriansyah mengajak masyarakat Batam untuk lebih memahami hak-haknya sebagai konsumen dan memanfaatkan keberadaan BPSK ketika mengalami kerugian dalam transaksi barang maupun jasa.
Ia berharap masyarakat tidak ragu memanfaatkan lembaga tersebut sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa, khususnya bagi konsumen yang membutuhkan akses penyelesaian perkara tanpa biaya.
Sementara itu, Suharsat mengingatkan para pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan tidak mempersulit konsumen, khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Ia berharap hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dapat dibangun atas dasar kejujuran, tanggung jawab, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Melalui edukasi dan akses penyelesaian sengketa yang tidak dipungut biaya, BPSK diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen sekaligus mendorong terciptanya hubungan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan di Kota Batam. (*)
Reporter : Hr














