Batam, Nagoyapos,com – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Batam membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Hunian Vertikal Terjangkau mendapat sejumlah catatan dari DPRD. Salah satu sorotan utama adalah kondisi rusunawa milik pemerintah yang masih memiliki 1.350 unit belum dihuni.
Anggota DPRD Kota Batam, Gabriel Anggito Sianturi, meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan hunian yang sudah tersedia sebelum memutuskan pembangunan gedung baru dalam skala besar.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam 2024, terdapat 2.857 unit rusunawa yang dikelola pemerintah. Sebanyak 1.507 unit atau 52,75 persen telah dihuni.
Sementara itu, 874 unit kosong dalam kondisi tidak layak huni dan 476 unit lainnya belum terisi. Kondisi tersebut, menurut Gabriel, perlu menjadi bahan evaluasi dalam merancang kebijakan perumahan.
Ia juga menyoroti persoalan pelayanan dasar, terutama ketersediaan air bersih dan pemeliharaan bangunan.
“Jangan sampai pemerintah terlalu berorientasi pada pembangunan fisik, sementara pemeliharaan bangunan dan penyediaan pelayanan dasar justru menjadi persoalan berkepanjangan,” ujarnya, Senin (16/11).
Kesiapan Masyarakat Jadi Perhatian
Gabriel menilai pembangunan hunian vertikal tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan dan jumlah unit. Pemerintah juga harus memahami kebiasaan serta kebutuhan masyarakat.
Sebagian warga Batam terbiasa tinggal di rumah tapak yang memungkinkan mereka memanfaatkan halaman, menjalankan usaha rumahan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
Sementara itu, tinggal di rumah susun membutuhkan penyesuaian, mulai dari penggunaan fasilitas bersama, pengelolaan sampah hingga kewajiban membayar iuran pengelolaan.
Karena itu, ia meminta Pemko Batam melakukan survei kebutuhan dan preferensi masyarakat sebelum menentukan konsep hunian.
Rendahnya minat terhadap sejumlah program rumah subsidi juga perlu dikaji. Faktor lokasi yang jauh dari tempat kerja, keterbatasan transportasi, fasilitas umum, biaya pembiayaan hingga tipe rumah dinilai bisa memengaruhi keputusan masyarakat.
Sasaran Penerima dan Anggaran Harus Jelas
Wacana Perda Hunian Vertikal Terjangkau telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Batam 2027 yang disepakati DPRD pada 29 Oktober 2026.
Dalam pembahasannya, pemerintah diminta memperjelas kelompok penerima manfaat, apakah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja industri, keluarga muda, atau warga yang belum memiliki rumah.
Skema penyediaannya juga perlu ditentukan, baik melalui sewa bersubsidi maupun kepemilikan dengan pola pembiayaan tertentu.
Dari sisi anggaran, Gabriel mengingatkan pembangunan hunian vertikal membutuhkan biaya besar. Kebutuhannya tidak hanya mencakup konstruksi, tetapi juga jaringan air bersih, sanitasi, fasilitas umum, keselamatan bangunan dan pemeliharaan.
Meski rancangan APBD Batam 2027 mencapai sekitar Rp4,859 triliun, pemerintah tetap harus memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk pelayanan publik lainnya.
“Pemerintah tetap harus memperhitungkan kebutuhan pelayanan publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan,” katanya.
DPRD Ingatkan Potensi Percaloan
Aspek pengawasan juga menjadi perhatian. Gabriel mengingatkan program hunian terjangkau berpotensi disalahgunakan jika proses seleksi penerima dan pengelolaan unit tidak transparan.
Pemerintah perlu menyiapkan sistem pendaftaran berbasis data, kriteria penerima yang terukur, serta pengawasan untuk mencegah percaloan, penguasaan unit oleh pihak yang tidak berhak, dan pengalihan hak secara ilegal.
Ia berharap Ranperda nantinya mengatur secara menyeluruh kebutuhan hunian, kriteria penerima, harga atau tarif sewa, standar pelayanan, pengelolaan aset, biaya pemeliharaan hingga mekanisme pengawasan.
Menurut Gabriel, hunian vertikal dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan perumahan di Batam sebagai kota industri dan investasi. Namun, rehabilitasi rusunawa yang sudah tersedia juga perlu dipertimbangkan.
Keberhasilan kebijakan tersebut, kata dia, tidak semata-mata diukur dari jumlah gedung atau unit yang dibangun, melainkan dari kemampuan masyarakat memperoleh tempat tinggal yang aman, layak dan terjangkau.
RM














