Jakarta, Nagoyapos – Kenaikan harga beras yang belakangan kian mencekik masyarakat ternyata dipicu kebijakan pemerintah melalui Perum Bulog. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) menilai langkah Bulog kembali menyerap 1 juta ton gabah di akhir tahun ini justru memperparah kelangkaan pasokan di pasar.
Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak tepat. Pasalnya, produksi gabah saat ini sedang turun di paruh kedua tahun 2025.
“Pasti ada reaksi pasar dalam bentuk rebutan gabah. Kebijakan pemerintah tidak tepat kalau memaksakan pembelian gabah maupun beras melalui Bulog saat ini,” kata Sutarto, seperti dilansir katadata, Rabu (3/9).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Januari–Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton dengan surplus 5,2 juta ton. Namun, produksi bulan September turun hampir 4% menjadi 3,14 juta ton, dan Oktober diprediksi turun lagi 14% menjadi 2,7 juta ton.
Sutarto memproyeksikan tren penurunan ini berlanjut hingga akhir tahun, sehingga surplus produksi hanya 3,2 juta ton. Bahkan, produksi beras pada November–Desember berpotensi defisit sekitar 1 juta ton per bulan.
Harga Beras Sudah Menembus Atas HET
Data Badan Pangan Nasional per Rabu (3/9) menunjukkan harga beras medium secara nasional mencapai Rp13.954 per kilogram. Angka itu lebih tinggi 3,36% dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional yang ditetapkan Rp13.500 per kilogram.
Sutarto menilai serapan beras oleh Bulog justru menekan pasokan ke pasar, apalagi Bulog kini membeli beras melalui maklon atau penggilingan swasta.
“Bulog tidak boleh melakukan tekanan pasar dengan tetap membeli beras melalui maklon. Justru Bulog harus melepas cadangannya saat ini,” tegasnya.
Berdasarkan data Bulog, cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang hingga Selasa (2/9) mencapai 3,93 juta ton. Sebagian besar tersimpan di Jawa Timur (963.197 ton), Jawa Barat (627.567 ton), dan Sulawesi Selatan (539.669 ton). (ck)
Sumber: katadata
