Batam, Nagoyapos – Pemko Batam tahun ini mengucurkan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk bantuan sarana perikanan tangkap. Bantuan tersebut menyasar nelayan kecil di berbagai wilayah, baik hinterland maupun mainland.
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, mengatakan anggaran tersebut bersumber dari Rencana Kerja Dinas serta Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Batam. Bantuan ini diprioritaskan untuk mendorong peningkatan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat kemampuan produksi mereka.
“Bantuan ini kita berikan untuk meningkatkan kemampuan produksi nelayan kecil. Seluruh sarana yang disalurkan sudah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Yudi, Rabu (14/1).
Bantuan Sarana
Beragam sarana perikanan tangkap akan disalurkan melalui program ini. Mulai dari bot atau sampan, mesin kapal, hingga alat tangkap seperti kawat bubu, jaring, serta bento atau perangkap kepiting. Dengan bantuan tersebut, diharapkan hasil tangkapan nelayan meningkat dan biaya operasional saat melaut dapat ditekan.
Yudi mengakui, dibandingkan tahun 2025, nilai bantuan pada tahun ini memang mengalami sedikit penurunan. Hal itu disebabkan berkurangnya alokasi dari program Pokok Pikiran DPRD. Meski demikian, jenis bantuan yang diberikan kepada nelayan tetap dipertahankan agar manfaatnya tetap optimal.
Untuk dapat menerima bantuan, nelayan diwajibkan tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB). Bagi nelayan yang belum terdaftar, mereka dapat bergabung dengan kelompok yang sudah ada atau membentuk kelompok baru dengan jumlah minimal 10 orang.
“Prosesnya dimulai dengan rapat pembentukan kelompok, ditetapkan melalui SK lurah, menyusun AD/ART, hingga diterbitkan sertifikat pendaftaran kelompok dari Dinas Perikanan. Setelah itu, kelompok akan dibimbing dalam penyusunan proposal bantuan sarana dan prasarana,” jelas Yudi.
Guna mempermudah akses program, nelayan dapat mendatangi langsung Dinas Perikanan Kota Batam atau kelurahan setempat. Saat ini, Dinas Perikanan juga menyiapkan 13 orang petugas pendamping perikanan yang ditempatkan terutama di wilayah kelurahan hinterland.
Selain itu, petugas pendamping juga disebar di sejumlah kelurahan mainland yang masih memiliki aktivitas perikanan, seperti Tanjung Riau, Tanjung Uma, Sengkuang, dan Nongsa. Para pendamping ini bertugas memfasilitasi pembentukan kelompok hingga pengusulan bantuan, sehingga program benar-benar tepat sasaran dan mudah diakses nelayan kecil. (r)
