Batam-(NagoyaPos.Com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proyek strategis daerah di Kota Batam tidak boleh hanya selesai secara fisik, tetapi harus benar-benar dimanfaatkan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Satuan Tugas Koordinasi Wilayah I KPK saat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah proyek strategis di Batam, Senin (6/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
Kasatgas Koordinator Wilayah I KPK, Uding Juharudin, mengatakan masih ditemukan sejumlah proyek yang telah dibangun namun belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, pihaknya turun langsung untuk memastikan fungsi dari setiap pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai bangunan sudah berdiri, tapi tidak digunakan. Yang kita dorong adalah kebermanfaatannya,” ujar Uding.
Dalam peninjauan tersebut, tim KPK mengunjungi berbagai proyek, mulai dari revitalisasi shelter Dinas Sosial di Sekupang, prasarana dan utilitas Perumahan Central Park Residence di Tanjung Uncang, hingga penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Baloi Permai.
Selain itu, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat SMP juga menjadi perhatian, mengingat sektor pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Uding menegaskan, proyek-proyek ini memiliki nilai strategis karena berkaitan erat dengan pelayanan publik, sehingga tidak hanya dituntut selesai secara administrasi, tetapi juga harus berfungsi secara maksimal.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi titik rawan terjadinya praktik korupsi di daerah. Selain itu, potensi penyimpangan juga kerap muncul dalam perizinan dan praktik jual beli jabatan.
“Pengadaan menjadi fokus pengawasan kami, karena di situlah potensi penyimpangan sering terjadi,” katanya.
Menurutnya, kehadiran KPK di lapangan bukan semata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan serta mendorong transparansi di setiap prosesnya.
KPK juga mengajak masyarakat dan media untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan di daerah.
“Pengawasan itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakat. Semua harus ikut menjaga agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Melalui pengawasan ini, KPK berharap seluruh proyek strategis di Batam benar-benar memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat. (*)
