Batam-(NagoyaPos.Com)-Kekhawatiran terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok serta pelaksanaan sejumlah program pemerintah menjadi sorotan kalangan pemuda dan mahasiswa di Batam. Dalam sebuah audiensi dengan DPRD Batam, Rabu, (17/6),
perwakilan Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kepulauan Riau menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari stabilitas harga pangan hingga pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
Ketua DPD GPN Kepulauan Riau, Rizki Firmanda, mengatakan aksi yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut dia, sebagai kelompok kontrol sosial, mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai perlu diawasi.
“Batam berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara maju. Namun di sisi lain, masyarakat masih menghadapi persoalan harga kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian. Fokus kami adalah memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau,” kata Firmanda dalam audiensi tersebut.
Menurut dia, pengawasan terhadap harga pangan harus menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dinilai dapat mengurangi daya beli warga dan memperberat beban rumah tangga.
Selain isu pangan, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di berbagai daerah. Perwakilan GPN, Haris, meminta DPRD Batam memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Ia menilai aspek keamanan pangan dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program harus mendapat perhatian serius. Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk tenaga kerja dan pengelolanya, dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran maupun persoalan kesehatan bagi peserta program.
“Kami meminta DPRD mengawasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Screening terhadap tenaga kerja dan pengelola perlu dilakukan secara ketat agar tidak terjadi pemborosan anggaran maupun kasus yang merugikan siswa,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada program Koperasi Desa (Kopdes) yang menjadi salah satu agenda pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Mahasiswa menilai pelaksanaan program tersebut perlu diawasi sejak tahap awal agar berjalan sesuai tujuan.
Mereka mempertanyakan efektivitas pengelolaan koperasi dan meminta DPRD memastikan seluruh proses pembangunan dan operasional Kopdes dilakukan secara transparan. Selain itu, mahasiswa juga menyinggung informasi yang beredar mengenai kontrak manajer koperasi yang disebut memuat kewajiban pengembalian dana hingga Rp100 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.
“Hal-hal seperti ini perlu diperjelas dan diawasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Ari.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga meminta pemerintah daerah menggelar operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Batam. Mereka berharap DPRD dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam upaya pengendalian harga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti masukan yang disampaikan mahasiswa dan pemuda.
Menurut dia, fungsi pengawasan DPRD memang mencakup pemantauan pelaksanaan program pemerintah maupun kondisi ekonomi daerah. Karena itu, Komisi II DPRD Batam akan didorong untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait perkembangan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
“Kami akan mengundang pemerintah daerah untuk bersama-sama membahas langkah antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pengawasan pasar juga menjadi bagian penting agar tidak terjadi gejolak harga yang merugikan masyarakat,” kata Kamaluddin.
Ia menjelaskan, persoalan BBM memang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah tetap dapat berperan melalui pengawasan distribusi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan energi dengan harga yang terjangkau.
Terkait program Kopdes, Kamaluddin mengungkapkan hingga saat ini belum ada koperasi desa yang diresmikan di Batam. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pemerintah menargetkan setiap kelurahan memiliki unit koperasi.
Dari 64 kelurahan yang ada di Batam, sejauh ini baru sekitar 32 gerai yang telah dipersiapkan dan direncanakan menjadi bagian dari peresmian nasional pada Juni 2026.
“Kami akan meminta Komisi II memanggil Dinas Koperasi untuk menjelaskan perkembangan program ini sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang dikhawatirkan masyarakat,” ujarnya.
Kamaluddin juga membuka ruang bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk terlibat dalam proses pengawasan sosial. Menurut dia, partisipasi publik diperlukan agar berbagai program pemerintah berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Kami berharap mahasiswa menjadi bagian dari pengawasan sosial di masyarakat. DPRD terbuka untuk berdiskusi dan menerima masukan agar program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” kata Kamaluddin.
Audiensi yang berlangsung di DPRD Batam itu ditutup dengan komitmen mahasiswa dan pemuda untuk terus mengawal isu stabilitas harga pangan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, serta pembangunan Koperasi Desa. Bagi mereka, pengawasan publik menjadi salah satu cara memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan masyarakat.(**)
Reporter : RY
