Batam (NagoyaPos.com) – Badan Pengusahaan (BP) Batam menunda penerapan penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik guna menjaga efisiensi rantai pasok dan mempertahankan daya saing Batam sebagai kawasan investasi.
Bagi pengguna jasa yang telah membayar sesuai tarif baru, BP Batam memastikan akan mengembalikan selisih biaya yang telah dibayarkan.
Keputusan tersebut merupakan hasil dialog antara BP Batam dengan asosiasi pelaku usaha, operator terminal, pelaku logistik, pengguna jasa, dan berbagai pemangku kepentingan yang digelar di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6).
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, mengatakan evaluasi dilakukan agar setiap kebijakan kepelabuhanan benar-benar memberikan manfaat bagi dunia usaha tanpa mengurangi daya saing Batam.
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat daya saing Batam,” ujarnya.
Menurut Denny, transformasi TPK Batu Ampar terus berjalan melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, serta perluasan konektivitas pelayaran internasional.
Hasilnya, volume bongkar muat peti kemas di TPK Batu Ampar selama Januari hingga Mei 2026 mencapai 222.131 TEUs atau tumbuh 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produktivitas bongkar muat juga meningkat hingga mencapai 40 box per jam.
Denny menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan bersama pelaku usaha, tarif pelayanan TPK Batu Ampar yang dikelola BP Batam hanya menyumbang sekitar 18 persen dari total biaya logistik rute Batam–Singapura. Sementara sebagian besar biaya logistik berasal dari komponen feeder dan transshipment.
Karena itu, BP Batam akan terus membuka ruang dialog dengan seluruh pelaku logistik untuk mengkaji keterkaitan antara standar pelayanan, produktivitas operasional, investasi infrastruktur, dan struktur biaya logistik sebagai dasar penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Target kami menghadirkan pelayanan pelabuhan yang semakin modern sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Setiap kebijakan akan disusun secara terbuka, berbasis data, dan melalui dialog bersama dunia usaha,” tutup Denny. (*)
Reporter : RY
