Batam, Nagoyapos.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengusulkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan menaikkan proyeksi pendapatan daerah menjadi Rp4,25 triliun dan belanja daerah menjadi Rp4,51 triliun. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Batam yang ditargetkan mencapai 6,4 hingga 7,4 persen.
Target tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan berada di kisaran 5,4 persen.
Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat memaparkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026).
Pendapatan Daerah Naik Jadi Rp4,25 Triliun
Amsakar mengatakan perubahan KUA dan PPAS dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perekonomian daerah, perubahan target pendapatan, belanja, pembiayaan, serta penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Amsakar.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diusulkan meningkat dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun, atau naik sekitar 1,7 persen.
Kontributor terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp2,706 triliun, meningkat sekitar 4,82 persen dibandingkan target sebelumnya.
Kenaikan PAD didorong oleh optimalisasi penerimaan pajak daerah, penambahan titik videotron untuk pajak reklame, peningkatan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penyesuaian target opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Belanja APBD Naik Jadi Rp4,51 Triliun
Di sisi belanja, Pemko Batam mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun, atau meningkat sekitar 4,84 persen.
Tambahan anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, antara lain:
* Pembangunan sarana pendidikan.
* Pengadaan bus sekolah.
* Peningkatan layanan kesehatan.
* Penanganan banjir.
* Pembangunan penerangan jalan umum (PJU).
* Pengelolaan persampahan.
* Penyediaan utilitas kawasan permukiman.
* Pembangunan marka jalan.
Menurut Amsakar, setiap alokasi anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai kota investasi.
“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Investasi dan Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan
Pemko Batam optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4–7,4 persen dapat tercapai berkat meningkatnya investasi, pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
Selain itu, sektor pariwisata diproyeksikan terus tumbuh seiring meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak positif terhadap industri perhotelan, restoran, hingga transportasi.
Pengembangan kawasan strategis seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic juga diyakini akan semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi nasional.
Di sisi lain, inflasi Kota Batam diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sehingga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Fokus Transformasi Ekonomi Batam
Amsakar menegaskan perubahan APBD selaras dengan tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yakni “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi.”
Tema tersebut diwujudkan melalui lima prioritas utama, yaitu:
1. Penguatan sektor unggulan berbasis investasi dan pariwisata.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
4. Reformasi birokrasi.
5. Penguatan ketangguhan daerah menghadapi bencana.
Pemko Batam berharap pembahasan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 dapat segera diselesaikan agar program-program prioritas dapat direalisasikan lebih cepat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. (R)
