Jakarta, Nagoyapos.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri semakin menjadi sorotan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap daftar pihak yang diduga menjadi target penyadapan, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, gubernur, hingga aktivis dan mahasiswa.
Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Kapolri menjelaskan bahwa Presiden Prabowo bukan satu-satunya pihak yang diduga menjadi sasaran. Hasil penyidikan menunjukkan target penyadapan mencakup berbagai kalangan strategis di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” kata Suyudi.
Tak berhenti di situ, dugaan penyadapan juga disebut menyasar sejumlah kepala daerah dan aparat penegak hukum.
Kapolri menyebut gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, hingga internal Polri masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi target.
Bahkan, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, dan mahasiswa juga disebut dalam pemaparan hasil penyidikan tersebut.
Meski daftar targetnya mencakup banyak kalangan, Suyudi mengingatkan agar informasi tersebut tidak disalahartikan sebagai bukti keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam tindak pidana.
“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” tegasnya.
Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pengungkapan daftar sasaran penyadapan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI ini semakin menyoroti luasnya cakupan perkara yang tengah disidik.
Namun, penyebutan nama jabatan maupun kelompok dalam daftar sasaran tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam praktik penyadapan ilegal tersebut.
RM














