<

BP Batam Kembangkan Aplikasi BATAMKU, Mobilitas Penumpang di Pelabuhan Mulai Didata

BP Batam Kembangkan Aplikasi BATAMKU, Mobilitas Penumpang di Pelabuhan Mulai Didata
BP Batam segera menerapkan aplikasi BATAMKU untuk memantau mobilitas di pelabuhan (dok bp batam)

Batam, Nagoyapos.com – Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai menyiapkan sistem pendataan mobilitas masyarakat melalui aplikasi BATAMKU. Sistem ini akan memetakan pergerakan orang yang masuk dan keluar Batam melalui jalur pelabuhan, sekaligus menjadi basis data untuk menentukan arah pembangunan kota.

Pelabuhan Sekupang ditetapkan sebagai lokasi awal implementasi aplikasi tersebut. Setelah melalui tahap uji coba dan evaluasi, pendataan berbasis BATAMKU direncanakan diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan di Kota Batam.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pengembangan aplikasi BATAMKU merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.

Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat di Batam membutuhkan sistem informasi yang akurat dan diperbarui secara berkala. Data pergerakan penumpang dinilai penting untuk membaca dinamika kebutuhan masyarakat, terutama di tengah pertumbuhan industri, investasi, perdagangan, dan pariwisata.

“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.

Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), Batam memiliki arus kedatangan dan keberangkatan masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi tersebut berdampak terhadap kebutuhan transportasi, fasilitas pelabuhan, hingga pelayanan dasar.

Dengan pendataan yang lebih terukur, pemerintah diharapkan dapat memetakan kebutuhan infrastruktur, mulai dari kapasitas pelabuhan, aksesibilitas antarkawasan, fasilitas transportasi, hingga layanan pendidikan, kesehatan, dan air bersih.

BATAMKU Dikaitkan dengan Kebutuhan Investasi dan Tenaga Kerja

Pengembangan BATAMKU juga diarahkan untuk membantu pemerintah membaca kebutuhan tenaga kerja seiring pertumbuhan investasi di Batam.

Data mobilitas masyarakat nantinya berpotensi dipadukan dengan informasi sektoral untuk menyelaraskan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Amsakar menegaskan, peningkatan investasi harus berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pelayanan publik.

“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” katanya.

Selain sektor industri, data pergerakan masyarakat juga dapat menjadi referensi untuk membaca perkembangan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Informasi tersebut diharapkan membantu pemerintah memahami perubahan kebutuhan masyarakat maupun potensi ekonomi yang berkembang di berbagai kawasan Batam.

Pelabuhan Sekupang Jadi Lokasi Uji Coba BATAMKU

Sebelum diterapkan secara luas, pengembangan BATAMKU telah dibahas melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan Pemko Batam, BP Batam, dan sejumlah pemangku kepentingan.

Pembahasan mencakup mekanisme pendataan, integrasi sistem, kesiapan operasional, serta pembagian peran masing-masing instansi.

Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemko Batam.

Sejumlah instansi yang direncanakan terlibat antara lain BP Batam, Pemko Batam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.

Pemilihan Pelabuhan Sekupang sebagai lokasi awal bertujuan menguji kesiapan sistem, mekanisme pendataan, kapasitas petugas, hingga kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan.

Hasil evaluasi penerapan awal nantinya menjadi bahan penyempurnaan sebelum BATAMKU diperluas ke pelabuhan lainnya.

Perlindungan Data Pribadi Jadi Perhatian

Di balik pengembangan sistem pendataan mobilitas masyarakat, aspek perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian pemerintah.

Hal yang perlu dipastikan mencakup kejelasan tujuan pengumpulan data, pembatasan akses informasi, keamanan sistem, serta mekanisme koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar juga menjadi aspek penting agar penerapan sistem tidak menimbulkan hambatan bagi pengguna jasa pelabuhan.

Amsakar mengatakan keberhasilan BATAMKU tidak semata-mata diukur dari penerapan teknologi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Ia berharap BATAMKU dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi Batam, tetapi juga Provinsi Kepulauan Riau hingga pemerintah pusat dalam memahami dinamika mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.

“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” kata Amsakar.

RM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *