<
Batam  

Polresta Barelang Tegaskan Pengawasan Anggota, Pelanggaran Bisa Berujung PTDH

Kasihumas Polresta Barelang AKP Budi Santosa menjadi narasumber dalam Talk Show U-Talk bersama Official UTV secara daring, Rabu (18/11). Diskusi membahas mekanisme pengawasan internal Polri, penanganan pelanggaran anggota, serta sanksi disiplin dan kode etik hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Batam-(NagoyaPos.Com) – Pengawasan terhadap anggota kepolisian menjadi salah satu perhatian dalam pembenahan internal Polri. Polresta Barelang menegaskan pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pimpinan satuan hingga fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasihumas) Polresta Barelang, AKP Budi Santosa, saat menjadi narasumber dalam Talk Show U-Talk bersama Official UTV secara daring, Rabu (18/11).

Dalam diskusi bertema “Menelusuri Seberapa Ketat Pengawasan dan Sanksi Polisi yang Terlibat Tindak Pidana” tersebut, Budi menjelaskan pengawasan terhadap personel dilakukan melalui sejumlah mekanisme internal.

Pengawasan melekat dilaksanakan secara berjenjang oleh pimpinan, mulai dari kepala satuan (Kasat), Kapolsek, kepala unit (Kanit), hingga kepala seksi (Kasi). Selain itu, Sipropam juga melakukan pengawasan kedisiplinan dan penegakan kode etik terhadap anggota.

Pengawasan tersebut diperkuat melalui arahan pimpinan saat apel pagi serta analisis dan evaluasi (anev) yang dilaksanakan setiap pekan.

Budi menyebutkan, berdasarkan evaluasi periode 2025 hingga 2026, pelanggaran anggota secara umum masih didominasi persoalan disiplin, seperti tidak masuk kerja dan permasalahan keluarga.

Selain pengawasan internal, terdapat pula pengawasan eksternal yang dilakukan lembaga seperti Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Dalam kesempatan itu, Budi juga menjelaskan penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah anggota di wilayah Polsek Batam Kota dan Polsek Sagulung.

Terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran, telah dilakukan penempatan khusus (patsus). Sementara proses penanganannya dilakukan oleh Bidang Propam Polda Kepri.

Khusus anggota Polsek Sagulung, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan dan menunggu proses persidangan kode etik.

Terkait penggunaan rokok elektrik atau vape, Budi menjelaskan Polresta Barelang juga telah menindaklanjuti Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Negara Kepolisian Republik Indonesia melalui sosialisasi dan pengawasan terhadap personel.

Sanksi Berjenjang hingga Pemecatan

Budi menegaskan, penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran didasarkan pada hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan kode etik.

Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan meliputi teguran tertulis, mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat maupun pendidikan, hingga sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan setiap anggota bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak kebal terhadap aturan yang berlaku.

Melalui forum diskusi tersebut, Polresta Barelang berharap masyarakat memahami mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran di lingkungan kepolisian.

Keterbukaan informasi mengenai penegakan disiplin dan kode etik dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong pembenahan institusi secara berkelanjutan.

Polresta Barelang juga mengajak masyarakat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Warga yang mengalami atau mengetahui gangguan kamtibmas dapat menyampaikan laporan melalui layanan Polisi 110 yang tersedia selama 24 jam dan bebas pulsa. (*)

 

 

Reporter : RY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *