Batam, Nagoyapos.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Batam ke depan. Melalui forum ini, berbagai program prioritas pemerintah diselaraskan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Amsakar saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 di Hotel Grand Mercure Batam, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, Musrenbang tidak sekadar menjadi tahapan formal dalam proses perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk memastikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Amsakar.
Ia berharap berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan dalam forum tersebut dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan akhir RKPD Kota Batam Tahun 2027, sehingga dokumen yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konsep tetapi juga realistis serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Batam Punya Posisi Strategis
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memaparkan sejumlah kondisi strategis Kota Batam. Secara geografis, Batam berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang menjadikannya kawasan penting dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional.
Dengan luas wilayah sekitar 1.020,28 kilometer persegi yang terdiri dari 454 pulau serta jumlah penduduk sekitar 1,29 juta jiwa, Batam menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penyediaan layanan publik yang merata.
Pemerintah Kota Batam, kata dia, berkomitmen menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional guna memperkuat visi Batam sebagai kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, sekaligus sebagai pusat investasi dan pariwisata.
Ekonomi Batam Terus Tumbuh
Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Batam dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2024 tercatat sebesar 6,69 persen dan meningkat menjadi 6,76 persen pada 2025.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat, seiring upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, serta jasa.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Batam juga menunjukkan penurunan. Pada 2024 angka kemiskinan tercatat 4,85 persen dan turun menjadi 3,81 persen pada 2025 dengan jumlah penduduk miskin sekitar 68 ribu jiwa.
“Capaian ini menjadi indikasi bahwa berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai menunjukkan hasil,” kata Amsakar.
Di bidang pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) Batam juga meningkat dari 83,32 pada 2024 menjadi 83,80 pada 2025. Angka tersebut menempatkan Batam di posisi pertama di Provinsi Kepulauan Riau.
Program Prioritas Hingga 2027
Dalam penyusunan RKPD 2027, pemerintah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan terus dilanjutkan, antara lain peningkatan pelayanan air bersih, penanganan banjir, pengobatan gratis bagi masyarakat ber-KTP Batam, hingga pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru, bantuan bagi lanjut usia, peningkatan pelatihan tenaga kerja, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan masyarakat di wilayah hinterland.
Di sektor transportasi, Pemko Batam juga terus mengembangkan sistem transportasi publik melalui layanan Trans Batam untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Melalui forum Musrenbang tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan Kota Batam.
“Marilah kita bersatu hati dan bersama-sama mewujudkan Batam yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Rapor Kinerja OPD 2025
Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kota Batam juga merilis rapor kinerja perangkat daerah tahun 2025. Hasil evaluasi menempatkan lima organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian nilai tertinggi.
Posisi pertama diraih oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dengan nilai 87,53. Capaian ini menunjukkan kinerja optimal dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.
Peringkat kedua ditempati Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dengan nilai 86,80 yang dinilai berhasil menjalankan fungsi perencanaan pembangunan secara efektif.
Sementara itu, posisi ketiga diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan nilai 85,98 atas konsistensinya dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
Di posisi keempat terdapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan nilai 85,59, yang dinilai berhasil mendukung keterbukaan informasi publik dan penguatan sistem komunikasi pemerintahan.
Adapun posisi kelima ditempati Sekretariat Daerah Kota Batam dengan nilai 84,79 yang berperan penting dalam koordinasi kebijakan dan administrasi pemerintahan.
Evaluasi rapor kinerja ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Batam untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. (r)
