Batam, Nagoyapos.com – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menginstruksikan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk merapikan dan menyinkronkan data kependudukan di Kota Batam.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor BP Batam, Senin (6/4/2026).
Li Claudia menegaskan, integrasi data antarinstansi menjadi kunci agar program pemerintah berjalan tepat sasaran, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Disdukcapil harus menjadi sumber data utama. Tidak boleh lagi ada OPD yang menggunakan data masing-masing. Semua harus terintegrasi dan sinkron,” tegasnya.
Satu Data untuk Semua Kebijakan
Ia menekankan pentingnya membangun sistem aplikasi terintegrasi yang mampu menggabungkan berbagai data kependudukan dalam satu platform. Mulai dari laporan kematian, data penduduk aktif, hingga perpindahan warga akan dihimpun secara terpadu.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan setiap kebijakan publik berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fokus di Wilayah Padat Penduduk
Pembenahan data akan difokuskan pada wilayah dengan jumlah penduduk tinggi, seperti Kecamatan Sagulung, Batam Kota, dan Bengkong.
Camat dan lurah juga diminta turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data domisili warga, termasuk mendata penduduk nonpermanen. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data yang saat ini berada di kisaran 85 persen.
Dampak Langsung ke Program Sosial
Data kependudukan yang akurat nantinya akan menjadi dasar berbagai program strategis pemerintah. Di antaranya penentuan kuota sekolah, pembagian seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, hingga verifikasi penerima bantuan iuran (PBI).
“Saya ingin pertumbuhan ekonomi dan investasi tinggi sejalan dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kuncinya satu, data harus rapi dan valid,” ujar Li Claudia.
DPRD Ikut Awasi
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin, bersama sejumlah anggota dewan. Kehadiran DPRD menjadi bagian dari fungsi pengawasan agar proses sinkronisasi data berjalan optimal dan transparan.
