Oleh: Firdaus
Batam -(NagoyaPos.Com) – Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat dalam operasi bertajuk Operation Absolute Resolve pada 3 Januari 2026, memicu efek domino di tingkat global.
Peristiwa di Amerika Selatan tersebut tak hanya menjadi catatan pergantian rezim, tetapi juga menimbulkan guncangan psikologis yang merambat hingga ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Di panggung internasional, penangkapan Maduro dinilai mempertegas wajah hukum global yang kerap dipersepsikan tebang pilih. Fenomena ini memunculkan kesan adanya impunitas, di mana hukum dianggap tajam terhadap pihak lemah, namun tumpul di hadapan kekuatan besar.
Bagi para pemimpin di negara-negara Dunia Ketiga, peristiwa ini dinilai mengirimkan pesan kuat mengenai konsekuensi bagi pihak yang berseberangan dengan kebijakan Washington.
Efek dari Caracas pun mulai membayangi dinamika geopolitik dalam negeri. Muncul kekhawatiran terkait potensi intervensi serupa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah spekulasi tersebut, berkembang persepsi publik bahwa Indonesia perlu lebih adaptif terhadap kepentingan Amerika Serikat guna menjaga stabilitas nasional.
Merespons dinamika itu, pemerintah disebut segera melakukan konsolidasi internal. Penguatan koordinasi antara TNI dan Polri dilakukan di berbagai sektor, mulai dari hukum, politik, hingga pengamanan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, pola komunikasi kepemimpinan nasional turut diperkuat dengan melibatkan berbagai tokoh lintas disiplin guna meredam keresahan publik.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga mulai menunjukkan langkah diplomasi yang lebih pragmatis, termasuk menjalin kedekatan dengan Rusia untuk menjaga stabilitas energi nasional.
Namun, sejumlah langkah tersebut memicu polemik. Beberapa tokoh, seperti Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, melontarkan kritik terbuka yang turut memanaskan dinamika politik domestik.
Di tengah situasi tersebut, peran pimpinan DPR RI juga menjadi sorotan. Alih-alih mengonsolidasikan dukungan politik, muncul penilaian bahwa perhatian lebih banyak terserap pada penguatan pengaruh di berbagai lini strategis.
Untuk menghadapi ketidakpastian global dan domestik, sejumlah langkah strategis dinilai perlu segera dilakukan.
Pertama, memastikan kendali pemerintahan tetap berada di tangan Presiden guna meredam isu pelengseran. Kedua, membatasi dominasi kepentingan politik tertentu di parlemen. Ketiga, melakukan pembenahan dalam pengelolaan informasi di media sosial, termasuk penataan peran para pemengaruh (buzzer).
Keempat, mengoptimalkan peran media nasional dan ekosistem startup hingga ke tingkat daerah.
Langkah-langkah tersebut dinilai penting guna menjaga stabilitas nasional sekaligus memenangkan narasi publik di tengah tekanan global yang semakin kompleks. (*)
Reporter : RY
