<

Mahasiswa dan Pemuda Desak DPRD Batam Awasi Harga Pangan, Program MBG, dan Koperasi Desa

Keterangan Photo : Ketua DPRD Kota Batam,H,Muhammad Kamaluddin, Tanda Tagan Tuntutan Mahasiswa Batam, Harga Pangan Batam, Program Makan Bergizi Gratis, MBG Batam, Koperasi Desa Batam, mahasiswa Batam, Gerakan Pemuda Nusantara, harga kebutuhan pokok Batam, pengawasan DPRD Batam, Kopdes Batam.

Batam-(NagoyaPos.Com)-Mahasiswa dan pemuda di Kota Batam mendesak DPRD Batam memperkuat pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta program Koperasi Desa (Kopdes). Desakan itu disampaikan dalam audiensi yang digelar di DPRD Batam, Rabu, (17/06/2026)

Ketua DPD Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kepulauan Riau, Rizki Firmanda, mengatakan mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab sebagai kontrol sosial untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Menurut dia, persoalan harga pangan masih menjadi perhatian utama masyarakat Batam di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Kenaikan harga bahan pokok dinilai dapat menekan daya beli masyarakat dan menambah beban rumah tangga.

“Batam berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara maju. Namun masyarakat masih menghadapi persoalan harga kebutuhan pokok yang perlu menjadi perhatian bersama,” kata Rizki dalam audiensi tersebut.

Selain stabilitas harga pangan, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini berjalan di berbagai daerah. Perwakilan GPN, Haris meminta DPRD Batam meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan program, termasuk aspek keamanan pangan dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat.

Menurut Haris pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tenaga kerja, hingga pengelola program perlu dilakukan secara ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran dan menjamin kualitas layanan kepada peserta didik.

“Kami meminta DPRD mengawasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Screening terhadap tenaga kerja dan pengelola perlu dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran maupun persoalan yang merugikan siswa,” ujarnya.

Mahasiswa juga meminta DPRD mengawasi pelaksanaan program Koperasi Desa yang menjadi salah satu program pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Mereka menilai pengawasan sejak tahap awal penting dilakukan agar program berjalan sesuai tujuan dan dikelola secara transparan.

Dalam audiensi itu, mahasiswa turut menyinggung informasi mengenai kontrak manajer koperasi yang disebut memuat kewajiban pengembalian dana hingga Rp100 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan yang jelas terkait informasi tersebut.

Selain itu, mahasiswa dan pemuda mendorong pemerintah daerah menggelar operasi pasar guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan harga yang berpotensi membebani masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan pemuda.

Ia mengatakan fungsi pengawasan DPRD mencakup pemantauan pelaksanaan program pemerintah dan kondisi ekonomi daerah. DPRD, kata dia, akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas perkembangan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

“Kami akan mengundang pemerintah daerah untuk membahas langkah antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pengawasan pasar juga menjadi bagian penting agar tidak terjadi gejolak harga yang merugikan masyarakat,” kata Kamaluddin.

Terkait program Koperasi Desa, Kamaluddin mengungkapkan hingga saat ini belum ada koperasi desa yang diresmikan di Batam. Dari 64 kelurahan yang ada, sekitar 32 gerai telah dipersiapkan dan direncanakan menjadi bagian dari peresmian nasional pada Juni 2026.

Menurut dia, DPRD akan meminta penjelasan dari Dinas Koperasi mengenai perkembangan program tersebut sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Audiensi ditutup dengan komitmen mahasiswa dan pemuda untuk terus mengawal isu stabilitas harga pangan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, dan pembangunan Koperasi Desa. Mereka menilai pengawasan publik menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(**)

 

 

Reporter : RY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *