Batam-(NagoyaPos.Com) – Aliansi Mahasiswa Batam (AMB) memberikan tenggat waktu enam bulan kepada Pemerintah Kota Batam untuk menunjukkan progres penanganan tiga persoalan yang dinilai paling mendesak, yakni krisis air bersih, pengelolaan sampah, dan banjir.
Pernyataan tersebut disampaikan usai audiensi mahasiswa dengan DPRD Kota Batam setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung legislatif, Kamis (18/6).
Ketua Penanggung Jawab Aksi, Kevin Manurung, mengatakan mahasiswa telah menyampaikan berbagai aspirasi yang mencakup isu nasional maupun persoalan daerah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
“Hari ini kami menyampaikan sejumlah tuntutan dan harapan agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di Kota Batam,” ujarnya.
Selain menyampaikan aspirasi terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengesahan RUU Perampasan Aset, dan efisiensi penggunaan anggaran negara, mahasiswa menyoroti persoalan daerah yang dinilai membutuhkan penanganan lebih cepat.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain krisis air bersih, persoalan sampah, banjir, perlindungan tenaga kerja lokal, serta dampak lingkungan akibat aktivitas pembangunan.
Perwakilan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Azsari, mengatakan tiga persoalan dasar yakni air bersih, sampah, dan banjir akan menjadi fokus pengawalan mahasiswa dalam beberapa bulan mendatang.
Menurutnya, ketiga persoalan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga perlu mendapat prioritas dalam program pembangunan daerah.
“Kami berharap dalam enam bulan ke depan ada langkah-langkah konkret dan progres yang bisa dirasakan masyarakat terkait persoalan air bersih, sampah, dan banjir,” katanya.
Ia menegaskan mahasiswa akan terus memantau perkembangan penanganan berbagai persoalan tersebut dan membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah.
Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak terlihat perkembangan yang signifikan, mahasiswa berencana kembali menyampaikan aspirasi melalui aksi lanjutan sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa telah dicatat dan akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam.
“Seluruh masukan dan tuntutan mahasiswa sudah kami terima. Ini akan kami sampaikan kepada wali kota dan wakil wali kota untuk menjadi perhatian,” ujarnya.
Kamaluddin menjelaskan, Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra tidak dapat hadir dalam audiensi karena sedang menjalankan agenda pemerintahan di Jakarta.
Menurutnya, DPRD akan terus mengawal berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk penanganan air bersih, sampah, dan banjir yang selama ini menjadi tantangan pembangunan Kota Batam. (*)
Reporter : RY
