Batam-(NagoyaPos.Com) – Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Batam meminta DPRD Kota Batam bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera melakukan intervensi pasar guna menekan harga bahan pokok yang terus menjadi keluhan masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua GPN Batam, Haris, saat audiensi bersama DPRD Batam yang membahas sejumlah persoalan strategis daerah, mulai dari stabilitas harga pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pelaksanaan Koperasi Desa.
Menurut Haris, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret melalui operasi pasar dan pengawasan distribusi bahan pokok agar harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali.
“Kami meminta DPRD bersama Forkopimda segera melakukan intervensi pasar. Stabilitas harga bahan pokok harus menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan harga pangan, GPN juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan di berbagai sekolah. Haris meminta DPRD meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan program tersebut, mulai dari keamanan pangan, pengelolaan anggaran hingga kualitas sumber daya manusia yang terlibat.
Menurutnya, screening atau seleksi terhadap tenaga kerja dan pengelola program perlu dilakukan secara ketat untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
“Kami meminta DPRD mengawasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Screening terhadap tenaga kerja dan pengelola perlu dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran maupun persoalan yang merugikan siswa,” katanya.
Haris juga mengungkapkan bahwa sejumlah guru menyampaikan keluhan terkait tambahan beban pekerjaan yang muncul akibat pelaksanaan program MBG. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu fokus tenaga pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah.
“Banyak guru yang mengeluhkan tambahan pekerjaan administrasi dan teknis terkait MBG. Jangan sampai program yang baik ini justru mengganggu proses pembelajaran di sekolah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa dan pemuda juga meminta DPRD mengawasi pelaksanaan Program Koperasi Desa yang menjadi salah satu program strategis pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Mereka menilai pengawasan sejak tahap awal penting dilakukan agar program berjalan transparan dan tepat sasaran.
Mahasiswa turut menyinggung informasi mengenai kontrak manajer koperasi yang disebut memuat kewajiban pengembalian dana hingga Rp100 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan yang jelas terkait informasi tersebut agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa dan pemuda.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD mencakup pemantauan pelaksanaan program pemerintah serta kondisi ekonomi daerah. DPRD juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait perkembangan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
“Kami akan mengundang pemerintah daerah untuk membahas langkah antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pengawasan pasar juga menjadi bagian penting agar tidak terjadi gejolak harga yang merugikan masyarakat,” kata Kamaluddin.
Terkait Program Koperasi Desa, Kamaluddin menjelaskan hingga saat ini belum ada koperasi desa yang diresmikan di Kota Batam. Dari 64 kelurahan yang ada, sekitar 32 gerai telah dipersiapkan dan direncanakan menjadi bagian dari peresmian nasional pada Juni 2026.
Menurut dia, DPRD akan meminta penjelasan dari Dinas Koperasi terkait perkembangan program tersebut sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Audiensi ditutup dengan komitmen mahasiswa dan pemuda untuk terus mengawal isu stabilitas harga pangan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, dan pembangunan Koperasi Desa. Mereka menilai pengawasan publik menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
Reporter : RY
