Jakarta- NagoyaPos.Com ) Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia melalui percepatan penanganan kapal tanker berbendera Malaysia MT Silver Sincere yang tenggelam di perairan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Selain bertujuan mengatasi dampak pencemaran lingkungan dan menjamin keselamatan pelayaran, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem nasional dalam penanganan kapal asing yang tenggelam di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penanganan Kapal Tanker MT Silver Sincere yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jakarta, Selasa (14/7/2026). Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, TNI Angkatan Laut, KNKT, Bakamla, serta instansi terkait lainnya.
Rapat tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan yang telah dilakukan pada 8 Juni 2026 serta hasil peninjauan lapangan di Perairan Karang Galang, Kabupaten Bintan, pada 23 Juni 2026. Pemerintah menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar penanganan bangkai kapal dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum.
Dalam paparannya, Purwito menegaskan bahwa kasus MT Silver Sincere merupakan penanganan pertama yang dikoordinasikan secara komprehensif oleh pemerintah sebagai model nasional dalam menghadapi kapal asing yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya berorientasi pada pengangkatan bangkai kapal, tetapi juga membangun tata kelola penanganan yang mampu menjadi acuan dalam menghadapi kasus serupa di masa mendatang. Mekanisme tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mengurangi risiko kerugian negara akibat pencemaran laut, kerusakan ekosistem, terganggunya infrastruktur bawah laut, maupun hambatan terhadap jalur pelayaran internasional.
“Yang paling utama adalah segera menghentikan dan mencegah dampak negatif akibat tenggelamnya kapal ini. Oleh karena itu, peran koordinatif menjadi sangat penting karena tata kelola keamanan laut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan efektif,” ujar Purwito.
Ia menambahkan bahwa MT Silver Sincere merupakan kapal berbendera Malaysia yang tenggelam di wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian, seluruh proses penanganannya wajib mengacu pada ketentuan hukum nasional serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
Purwito mengatakan, arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa negara harus hadir dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah. Pemerintah juga berkewajiban memastikan Indonesia tidak mengalami kerugian akibat tindakan maupun kelalaian pihak asing.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, MT Silver Sincere tenggelam pada 12 Januari 2025 saat mengangkut sekitar 1.000 ton waste oil atau limbah minyak di perairan Kabupaten Bintan. Hasil verifikasi Pushidrosal memastikan lokasi tenggelam kapal berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Proses pencarian yang dilakukan melalui beberapa kali survei akhirnya menemukan bangkai kapal pada Maret 2025. Hasil survei menunjukkan posisi bangkai kapal telah bergeser sekitar 13 mil laut dari lokasi awal tenggelam. Pergeseran tersebut dinilai meningkatkan potensi ancaman terhadap keselamatan navigasi, jaringan infrastruktur bawah laut, hingga aktivitas pelayaran nasional maupun internasional yang melintasi kawasan tersebut.
Selain persoalan keselamatan pelayaran, pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap dampak ekologis yang ditimbulkan. Dalam rapat tersebut, Guru Besar Bidang Akuntansi Sosial dan Lingkungan Prof. Eko Ganis Sukoharsono, Ph.D., dari Tim SAE Energy Consulting memaparkan hasil analisis berdasarkan 14 periode pengamatan citra satelit Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar (SAR).
Hasil kajian memperlihatkan adanya indikasi kuat terjadinya tumpahan limbah minyak yang menyebabkan pencemaran laut, kerusakan dasar laut akibat bergesernya bangkai kapal, terganggunya ekosistem pesisir, menurunnya kualitas daerah penangkapan ikan, hingga berpotensi mengancam mata pencaharian nelayan di wilayah Kepulauan Riau.
Temuan tersebut semakin memperkuat perlunya percepatan proses pengangkatan bangkai kapal agar pencemaran tidak semakin meluas dan potensi kerugian negara dapat ditekan sedini mungkin.
Purwito menegaskan penyelesaian kasus ini membutuhkan kerja sama seluruh kementerian dan lembaga. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi faktor utama agar setiap tahapan penanganan berjalan cepat, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.
“Forum rapat ini bertujuan menyelaraskan langkah seluruh kementerian dan lembaga agar penanganan kasus MT Silver Sincere dapat diselesaikan secara cepat, terukur, sesuai ketentuan hukum, dan mengutamakan kepentingan nasional. Penanganan kasus ini diharapkan menjadi acuan dalam penyelesaian kasus-kasus serupa pada masa mendatang,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam memastikan akan terus mengawal proses percepatan penyelesaian kasus MT Silver Sincere melalui penguatan koordinasi di bidang penegakan hukum, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan hidup, serta pengamanan wilayah laut Indonesia.
Pemerintah berharap penanganan MT Silver Sincere menjadi benchmark nasional dalam penanganan kapal asing yang tenggelam di wilayah yurisdiksi Indonesia. Langkah tersebut sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan maritim, melindungi ekosistem laut, menjamin keselamatan pelayaran, serta mengamankan kepentingan nasional di tengah tingginya aktivitas pelayaran internasional yang melintasi perairan Indonesia.
