Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode kekuasaan. Namun, rentang waktu itu sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden: apa yang menjadi obsesinya, bagaimana ia menggunakan kekuasaan, siapa orang-orang yang dipercayainya, serta seberapa jauh gagasan yang dibawa saat kampanye mampu diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar. Ia juga bukan figur yang tiba-tiba muncul di panggung politik. Puluhan tahun ia berada dalam orbit kekuasaan, mulai dari prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, hingga akhirnya menjadi presiden.
Karena itu, menarik menilai dua tahun pertama kepemimpinannya bukan semata dari daftar program yang telah dikerjakan, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Prabowo sudah berhasil membangun negara yang kuat, atau baru berhasil membangun pemerintahan yang kuat?
Keduanya tentu berbeda.
Modal Seorang Petarung
Salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah kalah dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Dalam politik, kemampuan bangkit dari kekalahan bukan perkara kecil. Ia menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan pada tujuan politiknya.
Prabowo juga mempunyai karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi baginya bukan sekadar sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat.
Pengalaman sebagai prajurit ikut membentuk cara pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi dan negara sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah dipermainkan kekuatan lain.
Pandangan tersebut mendapat relevansi baru ketika dunia memasuki era ketidakpastian geopolitik: perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China, perubahan rantai pasok, perang dagang hingga perebutan sumber daya strategis.
Dalam konteks seperti itu, gagasan tentang kemandirian nasional bukan romantisme belaka.
Tetapi di sinilah terdapat persoalan penting.
Dari Kapasitas Personal ke Kapasitas Institusional
Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya tegas. Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali dan masyarakat percaya kepada institusi negara.
Prabowo mempunyai sejumlah obsesi yang relatif jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan dan pembangunan manusia.
Di antara berbagai program tersebut, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu simbol paling kuat selama dua tahun pemerintahannya.
Secara filosofis, MBG memiliki dasar yang menarik. Negara tidak hanya bertugas membangun jalan, bendungan atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki kesempatan yang relatif sama untuk mengembangkan potensinya.
Prabowo menyebut MBG sebagai investasi untuk generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.
Namun, semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan tata kelolanya.
Program yang menyangkut makanan puluhan juta anak tidak cukup hanya bermodalkan niat baik. Ia membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional dan sistem pertanggungjawaban yang ketat.
Peristiwa keracunan makanan di sejumlah daerah menjadi peringatan keras. Pemerintah kemudian memperketat pengawasan dapur dan distribusi makanan.
Di sini terlihat sebuah hukum sederhana dalam pemerintahan:
Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya.
Perlu Dukungan Data Empiris
Pemerintahan Prabowo juga menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama.
Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat secara signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton.
Ini tentu merupakan perkembangan penting. Namun, swasembada pangan jangan berhenti pada angka produksi dan cadangan pemerintah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah petani menjadi lebih sejahtera? Apakah konsumen mendapatkan pangan dengan harga terjangkau? Apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan? Apakah ketergantungan pada impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga?
Jawaban atas semua pertanyaan itu harus didukung data yang akurat dan lengkap, bukan sekadar jawaban politik.
Swasembada bukan sekadar kemampuan negara menumpuk beras di gudang.
Swasembada adalah kemampuan sebuah bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir. Petani harus untung. Konsumen harus terlindungi. Infrastruktur harus baik. Teknologi harus berkembang. Dan generasi muda harus mau menjadi petani modern.
Jika tidak, swasembada hanya akan menjadi slogan yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
Membangun Institusi yang Kuat
Prabowo tampaknya percaya pada negara yang kuat. Pandangan ini memiliki akar sejarah panjang dalam pemikiran politik Indonesia.
Setelah bertahun-tahun negara dianggap terlalu lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan tentang strong state memang mempunyai daya tarik.
Tetapi negara kuat mempunyai dua wajah.
Wajah pertama, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan.
Wajah kedua, negara kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi kontrol institusional.
Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara, melainkan memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.
Demokrasi membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus masyarakat sipil yang kuat. Membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu melakukan kontrol.
Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang mengarah pada pemerintahan otoriter dan pada akhirnya tidak akan bertahan lama.
Politik Akomodasi
Prabowo mempunyai kemampuan menarik dalam mengelola politik. Ia mampu merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya.
Koalisi pemerintahan menjadi sangat besar. Secara praktis, hal ini menguntungkan. Pemerintah relatif tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat.
Namun, dari perspektif demokrasi, terdapat paradoks.
Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.
Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang.
Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin.
Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.
Tidak Cukup Hanya Gagasan, tetapi Eksekusi
Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan dan kesehatan.
Pertanyaannya adalah apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan.
Di sinilah peran para menteri menjadi sangat menentukan.
Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden. Menteri adalah penyaring, penerjemah sekaligus penguji gagasan presiden.
Seorang menteri seharusnya mampu mengatakan kepada presiden:
“Ini bisa dilakukan.”
“Ini terlalu mahal.”
“Ini berisiko.”
“Ini harus ditunda.”
“Ini sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.”
Jika semua menteri hanya berkata, “Siap, Pak,” presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya.
Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu kompak dalam arti selalu setuju.
Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika keputusan telah dibuat.
Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya diukur dari banyaknya tokoh terkenal di dalamnya atau besarnya koalisi politik yang mendukungnya.
Ukuran sesungguhnya adalah output.
Berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana?
Dan yang paling penting: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?
Catatan dan Harapan ke Depan
Setelah mendekati dua tahun pemerintahan, sedikitnya ada lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.
Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Presiden yang kuat memang diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada figur yang kuat. Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi harus bertahan.
Kedua, perkuat meritokrasi. Jangan sampai loyalitas politik lebih menentukan daripada kemampuan profesional. Negara terlalu besar untuk dikelola dengan prinsip kedekatan.
Ketiga, jaga disiplin fiskal. Program populis dapat disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mempunyai social return yang jelas.
Keempat, perbaiki komunikasi publik. Presiden dan para menterinya perlu lebih terbuka terhadap kritik. Kritik bukan sabotase. Kritik adalah mekanisme koreksi.
Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik. Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.
Bukan Pidato, tetapi Hasil
Jadi, bagaimana kita menilai dua tahun Prabowo?
Banyak agenda besar yang perlu didukung, namun banyak pula catatan dan kritik yang perlu diperhatikan.
Terdapat sejumlah capaian yang patut dicatat, terutama keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan program gizi dan orientasi kemandirian ekonomi.
Pemerintah sendiri mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian penting. Namun, terlalu dini menyebutnya berhasil.
Sebab, sebagian besar agenda besar Prabowo baru menunjukkan arah dan membangun fondasi.
Yang ditunggu rakyat adalah hasilnya.
Bukan pidato. Bukan jumlah program. Bukan banyaknya proyek. Bukan pula besarnya koalisi.
Dengan sarana media sosial di tangan, rakyat memiliki peluang yang semakin besar untuk mengawasi dan menilai proses serta hasil kinerja pemerintah.
Rakyat akan terus bertanya:
Apakah anak miskin memperoleh gizi yang lebih baik?
Apakah petani hidup lebih sejahtera?
Apakah kelas menengah merasa lebih aman?
Apakah lapangan pekerjaan bertambah?
Apakah pendidikan semakin bermutu?
Apakah hukum semakin dipercaya?
Apakah pintu korupsi semakin sempit?
Apakah birokrasi semakin profesional?
Dan apakah rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara?
Keluh kesah dan harapan rakyat bermunculan di ruang publik dan media sosial. Semuanya mudah terdengar.
Dari Kekuasaan Menuju Peradaban
Prabowo adalah presiden yang memiliki obsesi besar tentang Indonesia. Ia ingin Indonesia berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati.
Obsesi semacam itu diperlukan. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar.
Tetapi ada satu tahap yang jauh lebih sulit: mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial.
Di sinilah tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menentukan.
Apakah kemenangan yang diraih melalui pemilu akan diikuti keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanye?
Sejauh ini, Prabowo telah mengonsolidasikan kekuasaan. Kini tantangannya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah.
Sebab, pada akhirnya, seorang presiden tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya. Ia akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan itu.
Dan ukuran paling sederhana dari semuanya adalah pertanyaan seorang rakyat biasa:
“Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”
Samar-samar, genderang persaingan menuju Pemilu 2029 sudah mulai ditabuh.
Saatnya Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Ibarat permainan sepak bola, mereka yang tidak efektif dan tidak memiliki cukup kemampuan menggiring bola mesti diganti dengan pemain yang profesional.
Profesionalitas dan prinsip meritokrasi lebih penting daripada loyalitas yang hanya ingin menggembirakan dan memuji bosnya.
Pada akhirnya, tantangan Prabowo bukan lagi sekadar bagaimana membangun pemerintahan yang kuat, tetapi bagaimana memastikan kekuatan tersebut menghasilkan negara yang kuat, institusi yang sehat dan kehidupan rakyat yang lebih baik. (*)
Reporter : RY
