Jakarta, Nagoyapos.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti serius dugaan praktik pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan tertentu. Bahkan, Prabowo meminta aparat mengusut tuntas pihak yang berada di balik dugaan pembakaran tersebut, termasuk pemilik korporasi yang diduga berkaitan dengan pemanfaatan lahan.
Sorotan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jenderal Suharyanto melaporkan adanya indikasi pembakaran lahan secara sengaja di sejumlah wilayah.
Prabowo secara khusus menyoroti temuan di lapangan terkait lahan yang baru saja terbakar, tetapi dalam waktu singkat sudah terlihat akan dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit.
“Habiskebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi. Tapi, tolong diselidiki terus,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut.
Presiden kemudian meminta agar aparat tidak berhenti pada pelaku lapangan. Ia ingin mengetahui pihak yang berada di balik perusahaan yang diduga terlibat.
“Ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” tegas Prabowo.
Ada Pelaku yang Dibayar Rp500 Ribu untuk Membakar
BNPB dalam laporannya mengungkap adanya temuan yang mengarah pada dugaan pembakaran secara sengaja.
Salah satu contoh ditemukan di Jambi. Menurut Suharyanto, terdapat pelaku yang diduga membakar hutan setelah mendapatkan bayaran.
“Di Jambi ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang hanya Rp500.000, diberi upah begitu,” kata Suharyanto.
Temuan serupa juga dilaporkan terjadi di Kalimantan Barat. Bahkan, menurut Suharyanto, terdapat lokasi yang baru saja terbakar dan proses pembakarannya belum sepenuhnya selesai, tetapi sudah terlihat rencana pemanfaatan lahan tersebut untuk perkebunan kelapa sawit.
Kondisi tersebut menjadi salah satu indikasi yang kini didalami pemerintah untuk memastikan apakah pembakaran dilakukan oleh masyarakat secara individual atau berkaitan dengan kepentingan korporasi.
200 Laporan Polisi Karhutla Sedang Diproses
Penanganan karhutla juga telah masuk ke ranah hukum. Dalam rapat tersebut, Kapolri melaporkan terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses terkait kasus karhutla.
Dari proses penanganan tersebut, aparat telah mengamankan 138 tersangka.
Sebanyak 119 tersangka diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sementara 18 lainnya berkaitan dengan dugaan kelalaian.
Penanganan hukum tidak hanya menyasar individu. Sejumlah korporasi juga tengah diproses.
Saat ini terdapat delapan korporasi yang sedang menjalani proses hukum, sedangkan 18 perusahaan lainnya masih dalam tahap pendalaman.
Selain itu, sebanyak 42 perusahaan telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan ataupun pencabutan izin.
Kapolri menegaskan jumlah tersebut masih dapat bertambah seiring proses penyelidikan di lapangan.
“Angka ini akan terus bergerak, bertambah disesuaikan dengan tim yang saat ini terus bergerak di lapangan,” ujar Kapolri.
Perusahaan yang saat ini baru dikenai sanksi administratif juga masih berpeluang diproses secara pidana apabila penyelidikan menemukan adanya unsur tindak pidana.
Prabowo Minta Nama Korporasi Dibongkar
Mendengar laporan tersebut, Prabowo meminta identitas korporasi yang diduga terlibat segera disampaikan kepadanya.
Presiden juga meminta Menteri Kehutanan, aparat penegak hukum, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga berkaitan dengan pelanggaran.
Prabowo bahkan membuka kemungkinan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha apabila perusahaan terbukti melakukan pelanggaran.
“Kalau perlu kita segera cabut semuanya, semua izin-izinnya kita cabut,” tegas Prabowo.
Ia juga kembali menekankan pentingnya mengungkap pemilik sebenarnya dari korporasi yang diduga terlibat dalam praktik pembakaran hutan dan lahan.
Kalimantan Barat Jadi Wilayah dengan Titik Api Terbanyak
Dalam rapat tersebut, Prabowo turut menanyakan wilayah dengan kebakaran paling luas saat ini.
Semula, Riau disebut sebagai salah satu wilayah dengan areal kebakaran terbesar. Namun, Suharyanto menjelaskan bahwa Kalimantan Barat saat ini menjadi wilayah dengan jumlah titik api terbanyak.
Kalimantan Barat juga tercatat sebagai wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, disusul Riau.
BNPB bersama satuan tugas di lapangan masih terus melakukan operasi penanganan untuk mengendalikan kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap.
Menurut Suharyanto, upaya pemadaman akan terus dilakukan hingga musim hujan tiba.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan secara alami diperkirakan mulai terjadi sekitar akhir Oktober.
Sebelum musim hujan tiba, pemerintah akan mengandalkan operasi darat serta operasi modifikasi cuaca untuk membantu mendatangkan hujan dan mempercepat penanganan karhutla.
Pemerintah kini tidak hanya menghadapi persoalan pemadaman api, tetapi juga berupaya mengungkap dugaan kesengajaan di balik sejumlah kebakaran. Jika ditemukan keterlibatan korporasi dan unsur pidana, proses hukum dapat berlanjut hingga pencabutan izin usaha.
RM
