<
Batam  

Ombudsman Supervisi Pelayanan Polresta Barelang, Hasil Penilaian Diumumkan 16 Desember

Tim Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau melakukan supervisi dan evaluasi pelayanan publik di Polresta Barelang, Batam, Kamis (19/11). Penilaian difokuskan pada pelayanan SPKT dan SKCK untuk memastikan kesesuaian prosedur, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Batam-(NagoyaPos.Com) – Pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polresta Barelang menjadi sasaran evaluasi Ombudsman Republik Indonesia. Supervisi ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepolisian berjalan sesuai standar dan bebas dari praktik maladministrasi.

Kegiatan Supervisi Opini Ombudsman RI dalam rangka Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 tersebut berlangsung di Ruang Rapat Siwas Polresta Barelang, Kamis (19/11).

Tim Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau dipimpin Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, S.E., M.H. Kedatangan tim diterima jajaran Polresta Barelang yang terdiri dari Kabag SDM Kompol Hendrianto, Wakasat Intelkam AKP Buhedi Sinaga, Ka SPKT AKP Djulmi Aswirman Amir, Kasiwas AKP Puji Hastuti, serta para operator pelayanan publik.

Dalam supervisi tersebut, tim melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan, khususnya pada unit SPKT dan SKCK. Penilaian mencakup kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standar operasional, ketentuan yang berlaku, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Evaluasi ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap kualitas pelayanan kepolisian agar masyarakat mendapatkan kemudahan, kepastian prosedur, serta pelayanan yang profesional dan berkualitas.

Hasil penilaian Ombudsman RI dijadwalkan diumumkan pada 16 Desember 2026. Hasil tersebut nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Polresta Barelang untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan yang masih perlu disempurnakan.

Polresta Barelang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui prinsip profesional, transparan, akuntabel, dan humanis.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga dapat menghubungi layanan 110 yang dapat diakses secara gratis. (*)

 

 

Reporter : RY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *