<

Kampung Tua di Hinterland Batam Belum Masuk Ranperda, Ngenang hingga Rempang Menunggu Verifikasi

Kampung Tua di Hinterland Batam Belum Masuk Ranperda, Ngenang hingga Rempang Menunggu Verifikasi
Anggota Pansus Ranperda Kampung Tua DPRD Batam berdialog dengan Wali Kota Amsakar (dok dprd batam)

Batam, Nagoyapos.com – Penataan kampung tua di Batam belum sepenuhnya menjangkau wilayah pulau-pulau penyangga. Sejumlah kampung tua di kawasan hinterland, seperti Ngenang, Tanjung Sauh, Air Raja, Rempang hingga Galang, masih belum masuk dalam daftar kampung tua yang terverifikasi dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota (Perwako).

Sementara itu, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penataan Kampung Tua Batam kini hampir rampung. Regulasi tersebut untuk sementara difokuskan pada sekitar 37 titik kampung tua yang telah terverifikasi dan memiliki data luasan wilayah.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam, Muhammad Yunus, mengatakan wilayah yang belum terverifikasi, terutama di kawasan hinterland, tidak akan dipaksakan masuk dalam Ranperda yang sedang dibahas.

Pengaturan terhadap kampung tua tersebut nantinya dilakukan melalui Perwako sebagai aturan turunan.

Hal itu disampaikan Yunus usai Pansus bertemu Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Kantor Pemerintah Kota Batam, Kamis (19/11) sore. Pertemuan tersebut membahas penyamaan pandangan sebelum Ranperda memasuki tahap finalisasi.

Menurut Yunus, pembahasan Ranperda telah mencapai sekitar 90 persen. Sejumlah masukan masih perlu diperbaiki, tetapi tidak menyentuh substansi utama regulasi.

“Akhirnya ada masukan-masukan yang perlu kita perbaiki dan bedah. Tapi sifatnya tidak krusial. Tadi sepaham dan sepakat karena masalah teknis itu diatur melalui Perwako,” katanya.

37 kampung tua sudah terverifikasi

Dalam pembahasan Ranperda, Pansus memilih memprioritaskan kampung tua yang telah memiliki data dan kepastian luasan wilayah.

Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 37 titik kampung tua yang telah terverifikasi. Sementara itu, sejumlah kampung tua di kawasan hinterland masih membutuhkan proses pendataan dan verifikasi lebih lanjut.

Yunus mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan kriteria kampung tua di wilayah mainland atau pulau utama Batam maupun kawasan hinterland.

“Yang ada 37 titik itu yang ada luasan semua,” ujarnya.

Sejumlah wilayah yang belum masuk dalam daftar terverifikasi di antaranya Ngenang, Tanjung Sauh, Air Raja, serta kawasan Rempang dan Galang.

Yunus mengakui belum menghafal secara rinci jumlah kampung tua di kawasan hinterland yang belum terverifikasi. Selain itu, persoalan tersebut juga berkaitan dengan SK 105 yang belum mencakup hasil verifikasi sejumlah wilayah.

“Kalau kita mau bahas semua, tidak cukup waktunya untuk itu,” katanya.

Karena itu, kampung tua yang belum terverifikasi tidak langsung dimasukkan ke dalam Ranperda. Pemerintah nantinya akan mengatur proses pendataan dan verifikasi melalui Perwako.

Ranperda hampir 98 persen sesuai SK 105

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan Pansus telah menyampaikan hasil pembahasan terkait kriteria, titik lokasi, hingga nama kampung tua yang akan diatur dalam Ranperda.

Menurut Amsakar, rumusan yang dibahas memiliki kesesuaian sekitar 98 persen dengan daftar kampung tua yang pernah tercantum dalam SK 105.

“Ini sesungguhnya plus minus 98 persen kurang lebih sama dengan yang pernah ada di SK 105. Jadi Perda ini turunan sekaligus melakukan pendalaman dengan stakeholder terkait,” katanya.

Dalam proses pembahasan, sejumlah pihak turut dilibatkan, di antaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanahan Pemko Batam, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri Kota Batam, serta Rumpun Khazanah Warisan Batam.

Amsakar mengatakan setelah Ranperda disahkan, masih diperlukan Perwako untuk mengatur sejumlah hal teknis, termasuk rencana induk penataan kampung tua, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), serta proses verifikasi terhadap wilayah yang belum masuk dalam daftar.

“Perwako itu menyangkut master plan-nya, RTBL, dan verifikasi yang diperlukan untuk wilayah yang belum termasuk di dalamnya,” kata dia.

Segera dibawa ke paripurna

Ranperda Penataan Kampung Tua Batam dalam waktu dekat akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Batam untuk disahkan. Namun, sebelum memasuki tahap tersebut, rancangan peraturan perlu disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur Kepulauan Riau.

Amsakar berharap regulasi tersebut dapat memberikan kepastian terhadap kedudukan warga yang telah menempati wilayah kampung tua di Batam sejak sebelum 1970-an.

Ia menilai pengesahan Perda Penataan Kampung Tua menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat kampung tua.

“Mudah-mudahan dengan lahirnya Perda ini kedudukan politis warga yang menempati wilayah kampung tua ini terselesaikan,” tutupnya.

Meski Ranperda segera memasuki tahap pengesahan, kepastian penataan bagi kampung tua di kawasan hinterland masih menunggu proses verifikasi dan penyusunan aturan teknis melalui Perwako.

RM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *