Batam-(NagoyaPos.Com) – Kebutuhan gas bumi untuk mendukung industri dan kelistrikan Batam diperkirakan mencapai 168 billion British thermal units per day (BBTUD). Namun, pasokan yang tersedia saat ini baru sekitar 161 BBTUD atau masih terdapat selisih kebutuhan sekitar 7 BBTUD.
Kesenjangan pasokan tersebut menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Batam, Jumat (20/11). Selain memastikan kecukupan pasokan, persoalan harga gas juga menjadi pembahasan karena berpengaruh terhadap biaya produksi listrik.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital PLN Batam, Romy Andry, mengatakan keandalan kelistrikan Batam sangat bergantung pada ketersediaan gas bumi. Saat ini, sekitar 88 persen sumber energi pembangkit PLN Batam berasal dari gas.
“Kami terus menjaga keandalan sistem kelistrikan Batam tanpa subsidi bagi 412.426 pelanggan ritel dengan daya tersambung 2.515 MVA dan porsi konsumsi industri sebesar 40 persen,” ujar Romy.
Ia menjelaskan, PLN Batam memiliki daya mampu pasok 949 megawatt (MW), dengan beban puncak mencapai 806 MW dan cadangan daya atau reserve margin sebesar 15,07 persen pada 2026.
Namun, persoalan pasokan gas dan harga masih menjadi tantangan. Saat ini, sekitar 50 persen kebutuhan gas PLN Batam mendapatkan alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Ketika kuota tersebut habis, PLN harus menggunakan gas dengan harga pasar yang berpotensi meningkatkan biaya penyediaan listrik.
Kondisi ini menjadi perhatian di tengah proyeksi pertumbuhan kebutuhan energi Batam yang terus meningkat. Berdasarkan skenario tinggi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), penjualan listrik diperkirakan meningkat lebih dari lima kali lipat hingga 2034.
Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan tersebut, PLN Batam menyiapkan pengembangan pembangkit dengan tambahan kapasitas sekitar 3.600 MW hingga 2034.
“Menghadapi pertumbuhan kebutuhan listrik yang semakin pesat, PLN Batam telah menyiapkan pengembangan pembangkit dengan total tambahan kapasitas sekitar 3.600 MW hingga tahun 2034,” jelas Romy.
Selain pembangkit berbasis gas, PLN Batam juga mendorong pengembangan energi bersih melalui sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Terdapat lima rencana proyek PLTS skala besar dengan total kapasitas sekitar 2.546 MWp. Selain itu, ada 22 proyek PLTS atap industri dengan kapasitas gabungan 19,9 MWp yang berada dalam berbagai tahap pengembangan.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyoroti pentingnya kepastian pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya Batam.
Menurut dia, sinkronisasi data kebutuhan dan pasokan antarlembaga perlu dilakukan agar perencanaan alokasi gas lebih terukur. Terlebih, kontrak ekspor gas ke Singapura dijadwalkan berakhir pada Juli 2028.
“Kami perlu melakukan sinkronisasi dan kalibrasi data kebutuhan serta pasokan gas antarinstansi, sekaligus merencanakan alokasi pasca-berakhirnya kontrak ekspor ke Singapura pada Juli 2028 agar prioritas domestik dan kebutuhan Batam lebih terjamin,” kata Bambang.
Dalam pertemuan tersebut, SKK Migas turut memaparkan rencana penambahan pasokan gas dari sejumlah wilayah produksi, termasuk Natuna dan wilayah kerja migas lainnya.
Peluang peningkatan alokasi gas untuk Batam setelah berakhirnya kontrak ekspor ke Singapura pada 2028 juga menjadi salah satu pembahasan.
Kepastian pasokan dan harga gas menjadi faktor penting bagi keberlanjutan sistem kelistrikan Batam. Sebab, di tengah rencana ekspansi industri dan investasi, ketersediaan energi bukan hanya menyangkut kebutuhan rumah tangga, tetapi juga daya saing kawasan industri dan kepastian usaha. (*)
Reporter : RY














