Kuantan Singingi — Operasi besar-besaran pemberantasan tambang emas ilegal (PETI) di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Selasa (7/10/2025), berubah menjadi kericuhan berdarah.
Massa yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal itu mengamuk, menyerang aparat, dan merusak sejumlah kendaraan dinas. Bahkan, seorang wartawan turut menjadi korban kekerasan dalam insiden tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, menjelaskan bahwa kericuhan pecah saat tim gabungan melakukan operasi pemusnahan tambang emas tanpa izin di sepanjang Sungai Kuantan.
“Petugas memusnahkan 64 rakit PETI dengan cara dibakar. Namun sekitar pukul 13.40 WIB, sekelompok massa menolak penertiban dan bertindak anarkis,” ujarnya.
Massa yang marah menghadang rombongan aparat dan melempari kendaraan dinas dengan batu. Mobil Kapolres Kuansing, mobil Samapta, Satlantas, Polairud, hingga Satpol PP rusak parah akibat lemparan tersebut.
Seorang wartawan media online yang tengah meliput juga ikut terluka setelah berlindung di mobil Kapolres yang diserang.
“Benar, ada kendaraan dinas rusak dan seorang jurnalis mengalami luka ringan akibat serpihan kaca,” kata Kombes Anom.
Operasi penegakan hukum ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kuansing AKBP R. Ricky Pratidiningrat dan Bupati Kuansing Suhardiman Amby. Operasi ini melibatkan 149 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, dan Dit Polairud Polda Riau.
Operasi dimulai pukul 08.15 WIB dari Mapolres Kuansing dan dibagi menjadi dua tim: tim air dengan delapan rubber boat dan tim darat untuk pengamanan area.
Aparat Berhasil Kendalikan Situasi
Meski situasi sempat memanas, aparat berhasil mengendalikan keadaan sekitar pukul 15.00 WIB.
“Wilayah Cerenti kini dalam kondisi aman dan terkendali,” tegas Anom.
Polda Riau menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Polres Kuansing dalam menindak aktivitas tambang emas ilegal yang merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.
“Tindakan anarkis dan perusakan fasilitas negara adalah tindak pidana. Pelakunya akan diproses sesuai hukum,” tegas Kombes Anom.
Ia menambahkan, seluruh langkah penegakan hukum dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai SOP, dengan keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama. (ck)
