Batam, Nagoyapos – Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya penataan ulang sistem parkir di Kota Batam seiring semakin terbatasnya lahan di kota industri tersebut.
Menurut Amsakar, arah pembangunan Batam ke depan harus mengutamakan efisiensi pemanfaatan ruang, terutama di sektor publik seperti fasilitas parkir.
“Teori besar tentang pengembangan Batam adalah lahan yang semakin terbatas dan harus dimanfaatkan secara efisien,” ujar Amsakar, Selasa (7/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan Batam ke depan akan bergeser dari pola horizontal ke vertikal, termasuk dalam pengelolaan lahan parkir. Konsep ini diyakini dapat mendukung tata ruang kota yang lebih tertib, modern, dan ramah terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Yang belum betul-betul tersentuh ada sekitar 160 hektare lahan. Kita harapkan ketika lahan itu didapat oleh pelaku usaha, mereka dapat membuat tata kelola parkir yang layak dan nyaman,” katanya.
Parkir Jadi Tantangan Baru di Kota Industri
Amsakar menuturkan bahwa pengelolaan parkir sebenarnya menjadi tanggung jawab pemilik lahan, kecuali untuk area publik seperti jalan umum. Karena itu, pemerintah mendorong agar setiap pengembang dan pelaku usaha menyediakan area parkir yang memadai di lokasi masing-masing.
“Ranah parkir ini sebenarnya menjadi pemilik lahan, kecuali di jalan umum. Ke depan, pola seperti itu yang akan kita dorong, karena ketersediaan lahan terbatas sementara kebutuhan publik terus bertambah,” jelasnya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar untuk menata wajah kota Batam agar lebih modern, efisien, dan nyaman bagi masyarakat.
“Kita ingin ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan publik,” tambahnya.
Menuju Tata Kota Modern dan Berdaya Saing
Selain meningkatkan kenyamanan publik, penataan ulang sistem parkir juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan akibat parkir liar di sejumlah titik padat lalu lintas di Batam.
Pemerintah Kota Batam, melalui BP Batam, berencana menyiapkan kebijakan pengelolaan parkir berbasis kawasan serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.
“Dengan konsep efisiensi lahan dan tata kelola yang jelas, kita ingin menciptakan Batam yang lebih tertib, teratur, dan berdaya saing,” tegas Amsakar.
Langkah ini juga menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam menjadikan Batam sebagai kota metropolitan modern dan berorientasi ekonomi masa depan, tanpa mengabaikan aspek kenyamanan dan ketertiban publik. (cr)
