Sumbar Darurat Bencana! Gubernur Mahyeldi Surati Presiden Prabowo

Padang, Nagoyapos — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, secara resmi menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp 2,6 triliun. Langkah tersebut dilakukan karena Sumbar tengah berjibaku memulihkan kerusakan parah akibat bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah.

“Di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” ujar Mahyeldi, dikutip dari Antara, Kamis (4/12/2025).

Selain kepada Presiden, surat serupa juga dikirimkan kepada Menteri Keuangan agar anggaran yang dipangkas dapat dikembalikan demi menjaga kelancaran penanganan bencana di daerah tersebut.

Kerusakan Meluas, Anggaran Dibutuhkan Mendesak

Data Pemprov Sumbar menunjukkan kerusakan besar-besaran akibat banjir bandang, longsor, dan cuaca ekstrem:

1.018 rumah rusak berat
1.787 rumah rusak sedang
317 unit rumah hilang
94 jembatan rusak
Kerusakan pada jalan kabupaten hingga nasional

Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah kini bekerja keras memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus membuka akses ke wilayah terisolasi agar bantuan dapat segera didistribusikan secara merata.

“Fasilitas umum dan rumah banyak yang rusak parah. Fokus kita adalah memenuhi kebutuhan warga sambil mempercepat akses distribusi bantuan,” tegasnya.

Pemulihan Ekonomi & Infrastruktur Butuh Dana Besar

Untuk jangka panjang, Pemprov Sumbar akan memprioritaskan:

✔ Pemulihan ekonomi penduduk terdampak
✔ Perbaikan menyeluruh infrastruktur publik
✔ Rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan bencana

“Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” tegas Mahyeldi.

Ia turut menyampaikan apresiasi atas bantuan yang telah mengalir dari berbagai pihak: pemerintah pusat melalui kementerian terkait, BUMN, lembaga sosial, komunitas perantau, hingga pemerintah provinsi lain.