Batam, Nagoyapos.com – Rencana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menghadapi tantangan besar. Kenaikan harga avtur akibat konflik di Timur Tengah berpotensi membuat biaya haji melonjak drastis hingga 50 persen.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan hal tersebut dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rabu (8/4/2026).
“Penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks,” ujarnya.
Lonjakan Biaya Tak Terhindarkan
Menurut Irfan, kenaikan biaya haji dipicu oleh melonjaknya harga avtur serta melemahnya nilai tukar rupiah. Bahkan, dalam skenario normal tanpa perubahan rute penerbangan, biaya rata-rata per jemaah bisa naik dari Rp33,5 juta menjadi Rp46,9 juta atau sekitar 39,85 persen.
Jika rute penerbangan harus dialihkan akibat konflik, biaya bisa lebih tinggi lagi. Estimasi menunjukkan kenaikan hingga Rp50,8 juta per jemaah atau sekitar 51,48 persen.
Maskapai seperti Garuda Indonesia bahkan mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jemaah, sementara Saudi Airlines mengajukan tambahan sekitar US$480 per jemaah akibat lonjakan harga bahan bakar.
Jemaah Tak Akan Dibebani
Meski ada potensi kenaikan besar, pemerintah memastikan calon jemaah tidak akan dibebani biaya tambahan. Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi arahan tegas agar kenaikan biaya ditanggung negara.
“Apapun yang terjadi, kenaikan tidak dibebankan kepada jemaah,” tegas Irfan.
Hal ini diperkuat oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menyebut tambahan biaya akan ditutup melalui APBN sebesar Rp1,77 triliun.
Biaya Haji Justru Diklaim Turun
Menariknya, di tengah ancaman kenaikan global, Presiden Prabowo justru mengklaim biaya haji 2026 yang dibayar jemaah turun sekitar Rp2 juta dibanding tahun sebelumnya.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 ditetapkan sebesar Rp87,4 juta, turun dari Rp89,4 juta pada 2025.
“Kita pastikan biaya haji turun walaupun harga avtur naik,” ujar Prabowo seperti dikutip tempo, Kamis (9/4/2026).
Antara Tekanan Global dan Komitmen Pemerintah
Kondisi ini menunjukkan dilema besar: di satu sisi biaya operasional meningkat tajam akibat faktor global, namun di sisi lain pemerintah berkomitmen menjaga agar ibadah haji tetap terjangkau bagi masyarakat.
Dengan berbagai skema efisiensi dan dukungan anggaran negara, pemerintah berupaya memastikan keberangkatan haji 2026 tetap berjalan tanpa membebani calon jemaah.
Editor: Risman
