Riau, Nagoyapos.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau memasuki fase serius. Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo turun langsung ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Kamis (20/8/2026), untuk memastikan kebakaran dapat segera dipadamkan dan tidak meluas.
Keduanya bersama Kepala BPBD dan Damkar Provinsi Riau Edy Afrizal terlebih dahulu melakukan patroli udara untuk memantau sebaran titik panas di sejumlah wilayah Riau.
Dari udara, rombongan melihat langsung kondisi area yang terdampak kebakaran sekaligus memetakan lokasi yang membutuhkan penanganan prioritas.
Kapolda dan Pangdam Pantau Karhutla dari Udara
Kerumutan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla di Riau.
Setelah melakukan pemantauan dari udara, rombongan langsung turun ke lokasi untuk memastikan proses pemadaman berlangsung cepat dan terpadu.
Bupati Pelalawan Zukri Misran dan Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara turut bergabung dalam penanganan di lapangan.
Sejumlah personel lintas instansi juga dikerahkan. Mereka berasal dari Polres Pelalawan, TNI, Kodim, BPBD, Manggala Agni serta unsur terkait lainnya.
Tim gabungan melakukan penyemprotan, pembasahan hingga pendinginan di area yang terbakar.
Proses pendinginan menjadi bagian penting untuk memastikan bara api yang masih tersisa tidak kembali menyala dan menyebabkan kebakaran meluas.
Kapolda Riau: Api Harus Cepat Dipadamkan
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan pemantauan melalui udara penting untuk mengetahui sebaran titik api dan menentukan langkah penanganan.
Namun, menurutnya, kecepatan personel di darat menjadi faktor penting untuk memutus penyebaran karhutla.
“Dari udara kita melihat sebaran titik api, tapi yang penting adalah tindakan cepat di darat. Begitu terdeteksi ada api, kita harus cepat datang, cepat padamkan, dan pastikan tidak terbakar ulang,” kata Herry.
Ia menegaskan penanganan karhutla bukan hanya menjadi tugas satu institusi.
“Karhutla ini tanggung jawab kita bersama, tidak bisa sendiri-sendiri,” ujarnya.
Pangdam: Tak Ada Sekat TNI dan Polri
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh instansi.
Menurutnya, tidak boleh ada sekat antara TNI, Polri, pemerintah daerah maupun lembaga lain ketika menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
“Tidak ada sekat TNI, Polri maupun instansi lain saat menghadapi Karhutla,” kata Agus.
Ia menyebut personel di lapangan bekerja dalam kondisi panas dan asap. Karena itu, kehadiran pimpinan di lokasi diperlukan untuk memastikan dukungan terhadap petugas dapat diberikan secara maksimal.
“Kehadiran pimpinan di lapangan untuk memastikan dukungan maksimal sampai api benar-benar padam,” ujarnya.
Patroli Udara Jadi Dasar Penentuan Prioritas
Kepala BPBD Provinsi Riau Edy Afrizal mengatakan patroli udara membantu tim mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan sebaran titik yang perlu segera ditangani.
Titik yang teridentifikasi dari udara kemudian ditindaklanjuti tim darat dengan melakukan pemadaman dan pendinginan.
Strategi tersebut diharapkan dapat mempercepat respons sekaligus mencegah api menjalar ke area lain.
Pencegahan Karhutla Juga Diperkuat
Selain pemadaman, aparat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait juga memperkuat upaya pencegahan karhutla.
Langkah tersebut dilakukan melalui patroli di wilayah rawan, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Patroli dan operasi darat di kawasan rawan karhutla akan terus dilakukan.
Langkah tersebut diarahkan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat Riau.
Karhutla Riau kini bukan hanya soal memadamkan api. Kecepatan mendeteksi, mengerahkan personel, melakukan pendinginan dan mencegah api kembali menyala menjadi kunci agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
RM
