Jakarta, Nagoyapos.com – Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 10. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai diterapkan tahun ini sebagai bagian dari upaya memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang membutuhkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembatasan itu bukan berarti pemerintah memperketat subsidi secara menyeluruh. Fokus utama kebijakan tersebut adalah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi.
“Nggak, nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (20/8/2026).
Pemerintah Targetkan Penghematan Subsidi 10 Persen
Selain membuat subsidi lebih tepat sasaran, pembatasan pembelian BBM subsidi juga diperkirakan dapat mengurangi beban anggaran negara.
Purbaya menyebut pemerintah masih melakukan penghitungan terkait potensi penghematan. Namun, estimasi awal berada di kisaran sepersepuluh atau sekitar 10 persen.
“Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluh-nya kalau nggak salah,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menyampaikan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi masyarakat pada kelompok desil 9 dan desil 10.
Artinya, jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan lebih luas, bukan hanya kelompok masyarakat terkaya yang berpotensi terdampak.
Orang Kaya Dilarang Beli Pertalite dan Biosolar?
Rencana pembatasan ini diarahkan agar BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak lagi dinikmati oleh masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Namun, skema yang akan digunakan pemerintah masih menjadi sorotan karena pembagian berdasarkan desil berpotensi menyentuh kelompok masyarakat kelas menengah.
Dalam sistem pembagian kesejahteraan, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 kelompok atau desil. Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Sementara desil 9 dan 10 secara gabungan mencakup sekitar 20 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Kelas Menengah Bisa Ikut Terdampak
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mengingatkan bahwa kelompok desil 9 dan 10 tidak sepenuhnya berisi masyarakat superkaya.
Menurutnya, sebagian kelompok kelas menengah juga masuk dalam kategori tersebut.
Ia menyebut sekitar 19 persen dari kelompok desil 9 dan 10 masih merupakan kelas menengah, sementara kelompok kelas atas hanya sekitar 1 persen.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai dampak kebijakan apabila batas pembelian Pertalite dan Biosolar benar-benar menggunakan klasifikasi desil secara langsung.
Sebab, sebagian masyarakat kelas menengah berpotensi tidak lagi dapat membeli BBM subsidi, tetapi pada saat bersamaan juga tidak termasuk kelompok penerima bantuan sosial.
“Jadi masyarakat kelas menengah yang sekarang daya belinya itu terus menurun. Apabila kemudian ini tidak mendapatkan BBM bersubsidi atau BBM yang dikompensasi oleh pemerintah, maka kemudian daya belinya akan terus tertekan,” ujar Riefky seperti dikutip motorplus, Jumat (21/8/2026).
Kuota BBM Subsidi 2027 Juga Dipangkas
Rencana pembatasan tersebut berpotensi berlanjut hingga tahun depan. Pemerintah juga telah menetapkan arah pengurangan kuota BBM tertentu bersubsidi dalam RAPBN 2027.
Kuota BBM tertentu bersubsidi pada 2027 direncanakan sebesar 20,09 juta kiloliter, turun dibandingkan kuota 2026 yang disebut mencapai 48,43 juta kiloliter.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan belanja subsidi energi sekaligus memperbaiki ketepatan sasaran.
Daya Beli Kelas Menengah Jadi Taruhan
Kebijakan pembatasan BBM subsidi dinilai tidak hanya berdampak pada biaya transportasi pribadi.
Jika harga atau biaya bahan bakar yang ditanggung masyarakat meningkat, tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga juga berpotensi bertambah.
Penurunan daya beli kemudian dapat memengaruhi konsumsi masyarakat, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi nasional.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menentukan siapa yang boleh membeli Pertalite atau Biosolar, tetapi juga memastikan mekanisme pembatasan tidak justru menekan kelompok kelas menengah yang selama ini berada di posisi rentan: tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga belum tentu cukup kaya untuk menanggung kenaikan biaya hidup.
Kini publik menunggu detail aturan pemerintah. Apakah hanya desil 10 yang akan dibatasi, atau kebijakan tersebut nantinya benar-benar diperluas hingga desil 9? (RM)
