Batam-NagoyaPos.Com] Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) yang juga Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, meminta organisasi petani di daerah itu tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Hal tersebut disampaikan Nyanyang saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I DPD HKTI Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Aston Batam, Senin (31/8/2026).
Rakerda berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB dan diikuti jajaran pengurus DPD HKTI Kepri serta Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) DPC HKTI dari kabupaten/kota se-Kepri.
Turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Rika Azmi, Ketua Harian HKTI Kepri Nasrizal, Sekretaris Drs. I Wayan Catra Yasa, Bendahara Beck Stevie, serta Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Budi Lesmana.
Dalam arahannya, Nyanyang menekankan pentingnya penguatan organisasi hingga tingkat daerah.
Menurut dia, HKTI harus mampu bergerak langsung di tengah masyarakat dan menjadi wadah yang benar-benar memperjuangkan kepentingan petani serta nelayan.
«“Organisasi harus bergerak, berkembang dan mempunyai kekuatan struktural,” tegas Nyanyang.»
Pengurus Diminta Turun ke Lapangan
Nyanyang meminta pengurus DPC bersama bidang OKK tidak hanya menjalankan fungsi administratif organisasi.
Pengurus diminta aktif membangun komunikasi dengan petani, mendata persoalan yang dihadapi, sekaligus membantu mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
Menurut Nyanyang, persoalan petani tidak hanya berkaitan dengan produksi. Akses modal, ketersediaan bibit dan pupuk, pemasaran, hingga pengolahan hasil pertanian juga menjadi bagian yang harus mendapatkan perhatian.
Karena itu, HKTI diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih kuat antara petani, pemerintah, dunia usaha dan berbagai pihak lainnya.
Kolaborasi antardaerah juga dinilai penting karena setiap wilayah di Kepri memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda.
“Potensi setiap daerah harus dikembangkan sesuai keunggulannya dan dapat dikolaborasikan untuk memperkuat ketahanan pangan,” kata Nyanyang dalam arahannya.
Data 15.000 Petani Disiapkan
Salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam Rakerda I HKTI Kepri adalah penataan data petani dan kelompok ternak.
Nyanyang meminta seluruh DPC HKTI segera merapikan data kelompok tani dan kelompok ternak untuk kemudian diintegrasikan ke dalam database tingkat provinsi.
Jumlah petani yang ditargetkan masuk dalam pendataan tersebut berada pada kisaran 13.000 hingga 15.000 orang.
Menurut Nyanyang, database tersebut bukan sekadar kebutuhan administrasi organisasi.
Data petani nantinya dapat menjadi dasar untuk menghubungkan produksi dengan berbagai program pemerintah.
Sejumlah program yang disebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
Dengan data yang lebih akurat, produksi pangan di setiap daerah dapat dipetakan berdasarkan komoditas, jumlah produksi dan kebutuhan pasar.
“Data ini penting agar produksi petani dapat dipetakan dan dihubungkan dengan program pemerintah,” ujarnya.
DPC HKTI Didorong Bangun Unit Usaha
Selain memperkuat organisasi, Nyanyang mendorong setiap DPC HKTI memiliki unit usaha mandiri.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian organisasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada anggota.
Salah satu usaha yang didorong adalah pengembangan peternakan ayam dengan kapasitas minimal 1.000 ekor di setiap DPC.
Unit usaha tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi petani sekaligus membuka peluang usaha baru di tingkat daerah.
Nyanyang juga menilai kerja sama antardaerah perlu diperkuat untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi pertanian, terutama berkaitan dengan modal pascapanen, pengadaan bibit dan pupuk.
Dengan kerja sama tersebut, petani diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi persoalan produksi dan pemasaran.
Potensi Komoditas Disesuaikan dengan Karakter Daerah
Dalam Rakerda tersebut, Nyanyang juga mengarahkan pengembangan komoditas berdasarkan karakteristik masing-masing kabupaten dan kota di Kepri.
Lingga dan Kepulauan Anambas diarahkan untuk mengembangkan sekaligus mendorong hilirisasi budidaya rumput laut.
Sementara itu, Tanjung Balai Karimun didorong memperkuat sektor tanaman pangan dan Bintan diarahkan mengoptimalkan kawasan sentra peternakan.
Pada sektor perikanan, sistem budidaya bioflok juga menjadi salah satu peluang yang perlu dikembangkan.
HKTI juga didorong melihat peluang pasar ekspor, termasuk peluang pengiriman ikan nila ke pasar Tiongkok.
Nyanyang menekankan bahwa pengembangan pertanian dan perikanan tidak boleh berhenti pada kegiatan produksi.
Petani perlu didorong masuk ke sektor hilir agar komoditas yang dihasilkan memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Jaminan Kesehatan Petani Jadi Perhatian
Persoalan kesejahteraan petani juga menjadi bagian penting dalam pembahasan Rakerda.
Nyanyang menekankan agar tidak ada lagi petani yang tidak mendapatkan perlindungan melalui BPJS Kesehatan.
Pemerintah Provinsi Kepri juga memberikan perhatian terhadap pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain perlindungan kesehatan, pendidikan anak-anak dari keluarga petani dan nelayan juga menjadi perhatian.
Nyanyang mendorong agar anak-anak petani mendapatkan akses pendidikan yang layak, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan anak petani merupakan bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Program Sekolah Rakyat juga didorong untuk diperluas. Rencananya, tiga titik baru akan dibangun di Natuna, Anambas dan Tanjungpinang.
Rika Azmi Paparkan Kondisi Pertanian Kepri
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Rika Azmi memaparkan kondisi sektor pertanian sekaligus arah transformasi pertanian di wilayah kepulauan tersebut.
Rika menjelaskan, karakter geografis Kepri menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan pertanian.
Sekitar 96 persen wilayah Kepri merupakan lautan dan hanya 4 persen berupa daratan.
Kepri memiliki 2.028 pulau, dengan 292 pulau di antaranya berpenghuni.
Adapun total luas lahan pertanian mencapai 221.708 hektare yang tersebar di enam wilayah.
Batam tercatat memiliki 92.269 hektare, Karimun 35.454 hektare, Natuna 24.405 hektare, Lingga 42.995 hektare, Tanjungpinang 18.197 hektare dan Anambas 8.388 hektare.
Dari sisi kelembagaan, terdapat 173 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan 2.250 Kelompok Tani (Poktan) yang tersebar di Kepri.
Ketahanan Pangan Kepri Meningkat
Rika mengatakan sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif sektor ketahanan pangan Kepri.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kepri pada 2025/2026 tercatat 71,96.
Posisi Kepri juga meningkat dari peringkat ke-34 secara nasional pada 2022 menjadi peringkat ke-16 dari 38 provinsi.
Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada kisaran 102,26 hingga 104,69.
Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan, Rika mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan.
Di antaranya adalah keterbatasan pasokan pangan lokal, konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang belum merata, serta masih rendahnya penggunaan mekanisasi modern.
Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga penyuluh pertanian, pengendalian penyakit hewan menular strategis, serta pengawasan keamanan produk asal hewan juga menjadi tantangan.
Kepri Menuju Modern Agriculture 2030
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri menyiapkan visi Kepri Modern Agriculture 2030.
Rika menyebut terdapat tujuh pilar yang menjadi fondasi transformasi tersebut, yakni penguatan infrastruktur dan fasilitas, produksi berkelanjutan, sentra produksi pangan, teknologi dan digitalisasi, regenerasi petani, pembiayaan dan perlindungan, serta hilirisasi dan pemasaran.
Transformasi pertanian tersebut antara lain mencakup pembangunan irigasi dan jalan usaha tani, mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, pemanfaatan pupuk organik dan penerapan pertanian cerdas iklim.
Teknologi juga akan menjadi bagian penting dalam pengembangan pertanian Kepri.
Pemanfaatan Internet of Things (IoT), drone dan pembangunan dashboard petani digital diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus membantu pemerintah memperoleh data pertanian secara lebih akurat.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan petani milenial melalui program pelatihan dan pendampingan.
Akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan asuransi pertanian juga akan diperluas, bersamaan dengan pembukaan akses pasar melalui perdagangan elektronik hingga peluang ekspor.
HKTI Diminta Jadi Mitra Strategis
Rika menekankan pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri.
Kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, organisasi seperti HKTI, dan media massa dinilai diperlukan.
Forum “Sembang Tani” juga didorong menjadi ruang komunikasi rutin antara pemerintah, organisasi petani dan masyarakat.
Forum tersebut diharapkan dapat menjadi tempat untuk menyerap aspirasi petani sekaligus membahas persoalan yang muncul di lapangan.
Melalui Rakerda I DPD HKTI Kepri, pengurus diharapkan tidak hanya menghasilkan program kerja organisasi, tetapi juga memastikan program tersebut dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
Penguatan struktur organisasi, pendataan petani, pengembangan unit usaha, perlindungan sosial, peningkatan produksi, hilirisasi dan perluasan pasar menjadi bagian dari agenda yang diarahkan untuk berjalan beriringan.
Dengan langkah tersebut, HKTI Kepri diharapkan dapat memainkan peran lebih besar sebagai mitra pemerintah sekaligus wadah perjuangan petani dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan pangan di Kepulauan Riau.
